Channel9.id – Jakarta. Indonesia telah memasuki era baru dengan berakhirnya masa Jokowi dan dilantiknya Prabowo Subianto sebagai Presiden. Dengan gol membawa Indonesia ke masa keemasannya, Prabowo menunjuk Natalius Pigai sebagai Menteri Hak Asasi Manusia.
Alasan Prabowo menunjuk Natalius Pigai bukanlah tanpa alasan, Natalius Pigai merupakan pegiat HAM asal Papua ditunjuk sebagai Menteri HAM. Pada Pilpres 2024 lalu, Pigai menjabat sebagai Tim Kuasa Hukum TKN Prabowo-Gibran.
Pigai sendiri merupakan eks Komisioner Komnas HAM Periode 2012-2017. Kala menjabat sebagai anggota Komnas HAM, ia merupakan anggota Subkomisi Pemantauan dan Penyelidikan.
Mengutip Laporan Tahunan Komnas HAM 2014. Kala itu, Pigai menangani sekitar 1.400 dari 3.600 kasus pengaduan yang diadukan ke Komnas HAM.
Selain pernah menjadi Komisioner Komnas HAM, Pigai juga turut terlibat dalam kegiatan di lembaga-lembaga lain seperti Yayasan Sejati yang memiliki perhatian pada hak-hak masyarakat terpinggir di Papua, Dayak, Sasak dan Aceh pada 1999-2002 silam.
Selain aktif berkiprah di sejumlah LSM, ia juga sempat menjabat sebagai stafsus menteri (Ir Alhilal Hamdi dan Yacob Nuwa Wea) di Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI 1999-2004 dan jabatan terakhir sebagai pegawai struktural dan peneliti bidang Ketenagakerjaan dengan spesialisasi Migrasi Internal dan Internasional.
Lahir dan dibesarkan di daerah Paniai, Papua Tengah, Natalius memiliki dua saudara laki-laki yang bernama Yulius Pigai dan Hengky Pigai.
Natalius menempuh pendidikan di Sekolah Tinggi Pemerintah Masyarakat Desa di Yogyakarta, di mana dia berhasil meraih gelar Sarjana Ilmu Pemerintah (S.I.P.).
Selain pendidikan formal, dia juga memperkaya pengetahuannya melalui berbagai pendidikan non-formal.
Pada tahun 2003, dia mengikuti pendidikan statistika di Universitas Indonesia, kemudian melanjutkan pendidikan peneliti di Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) pada tahun 2005 dan menyelesaikan pendidikan kepemimpinan di Lembaga Administrasi Negara periode 2010 hingga 2011.
Sebagai Putra Papua, Menteri HAM baru ini juga diketahui sangat aktif di berbagai lembaga swadaya masyarakat, di antaranya Yayasan Sejati yang fokus pada hak-hak kelompok terpinggir di Papua, Dayak, Sasak, dan Aceh antara tahun 1999 hingga 2002.
Dia juga pernah menjadi staf peneliti di Graha Budaya Indonesia-Jepang (1998-2001) dan staf Yayasan Cindelaras yang berkomitmen dalam pengembangan kearifan lokal serta perjuangan hak-hak petani.
