Channel9.id – Jakarta. Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) mendesak Gubernur Jawa Barat (Jabar) Dedi Mulyadi untuk menghentikan program pengiriman siswa yang dianggap nakal ke barak militer. KPAI mendesak agar program ini dihentikan hingga adanya evaluasi terkait pelaksanaan dan dampaknya terhadap anak-anak.
“Kami sudah menyampaikan hasil pengawasan kemarin kepada pemerintah daerah. Dan hasil pengawasan kita itu pertama agar program ini untuk sementara dihentikan, sampai dilakukan evaluasi terutama terkait regulasi,” kata Wakil Ketua KPAI Jasra Putra di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (26/5/2025).
Berdasarkan hasil pengawasan sementara KPAI, Jasra menyatakan program tersebut berpotensi melanggar hak-hak anak. Ia mencontohkan, pelabelan “anak nakal” dapat mengarah pada diskriminasi, mengingat tidak adanya istilah tersebut dalam Undang-Undang Perlindungan Anak.
“Karena dalam surat edaran Pak Gubernur itu kan berpotensi melanggar hak anak. Terutama labeling dan non-diskriminasi. Karena penyebutan anak-anak nakal dan seterusnya itu tidak kita kenal dalam UU Perlindungan Anak, yang ada adalah anak-anak dalam perlindungan khusus,” ucap Jasra.
KPAI juga menyoroti sarana dan prasarana serta pelatihan bagi para siswa. Menurutnya, sarana dan prasarana di barak militer tidak sesuai dengan prinsip perlindungan anak.
Jasra mengingatkan bahwa pola pendidikan dan pelatihan terhadap anak tidak bisa dilakukan dengan pendekatan militeristik, melainkan harus dilakukan dengan upaya yang komunikatif.
“Karena bagaimanapun juga melatih anak itu berbeda dengan melatih militer. Jadi perspektif pelindung anak itu harus ada. Dan bahkan kita dorong harus ada safe child guarding,” ujar Jasra.
“Bagaimana etika berhadapan dengan anak, bagaimana berkomunikasi dengan anak, bagaimana memahami anak adalah anak. Nah, itu yang perlu perspektif ini yang perlu kita dorong,” sambungnya.
Oleh karena itu, KPAI mendesak Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jabar untuk tidak mengirimkan lagi siswa-siswi ke barak militer. Selain itu, KPAI juga mendesak Pemprov Jabar untuk terus memantau perkembangan anak yang telah lulus pendidikan di barak militer.
“Karena satu angkatan ini sudah jalan, kami ingin evaluasi dari perubahan pelaku anak ini. Apakah ada dampak positif atau tidak,” ujar Jasra.
“Yang baru kami pantau kan baru dari video-video yang ada, anaknya sudah patuh, anaknya tidak bolos sekolah, dan sebagainya. Nah, harapannya seperti itu. Tapi apakah itu tetap bertahan? Nah, ini yang tentu yang menjadikan tangan kita ke depan,” pungkas dia.
Untuk diketahui, program Pendidikan Karakter Panca Waluya Jawa Barat Istimewa merupakan bagian dari implementasi Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 5 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pendidikan. Pelaksanaan program ini diatur melalui Surat Edaran Gubernur Jawa Barat Nomor 43/PK.03.04/Kesra.
Dalam pelaksanaannya, anak-anak dengan perilaku khusus seperti terlibat tawuran, merokok, balapan motor, dan perilaku tidak terpuji lainnya, dibina secara khusus melalui kerja sama antara pemda, TNI, dan Polri. Program ini pertama kali dimulai pada Kamis, 1 Mei 2025 lalu.
Baca juga: FSGI Desak Mendikdasmen Hentikan Pengiriman Siswa ke Barak Militer Ala Dedi Mulyadi
HT
