Channel9.id, Jakarta – Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono mengungkapkan bahwa Badan Pengelola Investasi Danantara Indonesia akan terlibat dalam pembiayaan proyek revitalisasi tambak seluas 20.000 hektare yang tersebar di empat kabupaten di Jawa Barat. Empat wilayah yang menjadi fokus program ini meliputi Kabupaten Bekasi, Karawang, Subang, dan Indramayu.
Menurut Trenggono, total investasi yang dibutuhkan untuk pelaksanaan program tersebut diperkirakan mencapai Rp26 triliun. “Investasinya kurang lebih sebesar Rp26 triliun,” ujarnya saat ditemui di kantor Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Jakarta Pusat, Rabu (25/6/2025). Ia menegaskan bahwa pendanaan utama untuk proyek ini akan berasal dari Danantara.
Sementara itu, Direktur Jenderal Perikanan Budi Daya KKP Tb Haeru Rahayu menjelaskan bahwa tahapan awal seperti pembersihan lahan akan menggunakan dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), dengan kisaran anggaran antara Rp8 miliar hingga Rp10 miliar.
Sebagai informasi, mulai tahun ini KKP menjalankan program revitalisasi 78.000 hektare tambak yang dinilai kurang produktif di sepanjang kawasan Pantai Utara (Pantura) Jawa. Inisiatif ini bertujuan untuk meningkatkan produksi perikanan nasional guna memperkuat ketahanan pangan dan mencukupi kebutuhan gizi masyarakat lewat protein ikan.
Tahap pertama revitalisasi akan difokuskan di Provinsi Jawa Barat, mencakup 20.413 hektare tambak milik pemerintah daerah di empat kabupaten tersebut.
Untuk mempercepat pelaksanaan program, KKP dan Pemerintah Provinsi Jawa Barat telah menandatangani Nota Kesepakatan terkait sinergi pengelolaan sektor kelautan dan perikanan berbasis ekonomi biru di wilayah tersebut. Penandatanganan dilakukan langsung oleh Menteri Trenggono bersama Penjabat Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, di Jakarta.
Selain itu, KKP melalui Ditjen Perikanan Budi Daya juga menjalin kesepakatan kerja sama dengan pemerintah daerah Kabupaten Bekasi, Karawang, Subang, dan Indramayu. Kesepakatan ini mencakup sinergi dalam perencanaan, pembangunan, hingga pengelolaan kegiatan budi daya perikanan di masing-masing wilayah.
Pemerintah berharap program ini dapat mengubah lahan tambak yang selama ini tidak termanfaatkan secara optimal menjadi sentra produksi perikanan yang bernilai ekonomi tinggi dan berkelanjutan.
