Channel9.id, Jakarta – Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) menegaskan perlunya langkah kebijakan yang lebih agresif untuk mencegah gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) di tengah ketidakpastian ekonomi global. Berdasarkan survei internal terbaru, lebih dari 50% pengusaha mengaku telah melakukan pengurangan tenaga kerja dan berpotensi melanjutkannya dalam beberapa bulan mendatang.
Ketua Umum Apindo, Shinta W. Kamdani, menyatakan bahwa fluktuasi ekonomi dunia, ketegangan geopolitik, serta tren perlambatan pertumbuhan ekonomi telah mendorong banyak pelaku usaha menahan ekspansi, memperlambat perekrutan, dan fokus pada efisiensi.
“Situasi ini tidak bisa dihadapi dengan pendekatan business as usual. Dunia usaha butuh kebijakan yang konkret dan sinergi dengan pemerintah agar stabilitas ekonomi dan ketenagakerjaan tetap terjaga,” ujar Shinta saat konferensi di Kantor BRIN, Jakarta Pusat, Senin (28/7/2025).
Menurut Shinta, setidaknya ada tiga langkah mendesak yang perlu diambil pemerintah. Pertama, percepatan reformasi struktural, termasuk penyederhanaan perizinan lintas kementerian dan pembenahan rantai logistik agar biaya operasional perusahaan dapat ditekan.
Kedua, pemberian insentif fiskal dan akses likuiditas yang memadai untuk menopang arus kas perusahaan, menjaga kapasitas produksi, serta mencegah PHK massal.
Ketiga, pembaruan skema jaminan sosial agar lebih adaptif dengan dinamika pasar kerja dan mendukung mobilitas tenaga kerja.
Shinta juga menekankan pentingnya transformasi sumber daya manusia (SDM) melalui peningkatan literasi digital, link and match pendidikan dengan dunia kerja, serta program peningkatan keterampilan dan pelatihan ulang (upskilling dan reskilling) guna memastikan daya saing industri di tengah tekanan ekonomi.
“Fokus utama kami adalah menciptakan iklim usaha yang efisien dan berkelanjutan agar perusahaan tidak terus terjebak pada beban biaya tinggi, sehingga ruang ekspansi dan penciptaan lapangan kerja tetap terbuka,” pungkas Shinta.
