Channel9.id, Jakarta – Presiden Prabowo Subianto mengungkap alasan di balik penugasannya kepada Badan Pengelola Investasi Danantara Indonesia untuk mengurusi Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Dalam pidato penyampaian Nota Keuangan RAPBN 2026 di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (15/8/2025), Prabowo menyoroti pengelolaan BUMN yang dinilainya tidak efisien dan bahkan “tak masuk akal.”
Prabowo mengawali dengan membahas konsep return on asset (ROA) yang menjadi tolok ukur kesehatan sebuah usaha. Menurutnya, secara umum bisnis dinilai baik bila ROA berada di kisaran 12 persen, atau setidaknya 10 persen secara konservatif. Untuk Indonesia, Prabowo menilai ROA minimal 5 persen sudah cukup.
“Saudara-saudara sekalian, aset yang dimiliki bangsa Indonesia melalui BUMN nilainya lebih dari USD 1.000 triliun. Seharusnya, BUMN bisa menyumbang minimal USD 50 miliar setiap tahunnya. Kalau itu tercapai, APBN kita tidak akan defisit,” tegas Prabowo.
Namun kenyataannya, lanjutnya, pengelolaan sejumlah BUMN jauh dari harapan. Ia memberi contoh perusahaan yang mengalami kerugian, tetapi memiliki jumlah komisaris yang sangat banyak.
“Karena itu, saya memberi tugas kepada Danantara Indonesia untuk membereskan BUMN-BUMN kita. Tadinya pengelolaannya tidak masuk akal. Perusahaan rugi, komisarisnya banyak sekali. Saya potong setengah, paling banyak enam orang. Kalau bisa, cukup empat atau lima, dan saya hilangkan tantiem,” ujarnya.
Langkah tegas ini, kata Prabowo, diharapkan mampu meningkatkan efisiensi dan kinerja BUMN sehingga memberikan kontribusi optimal bagi keuangan negara dan pembangunan nasional.
