Channel9.id, Jakarta – Pemerintah menetapkan anggaran pendidikan dalam RAPBN 2026 sebesar Rp757,8 triliun—terbesar sepanjang sejarah Indonesia. Namun, hampir separuhnya atau Rp335 triliun (44,2%) dialokasikan untuk Program Makan Bergizi Gratis (MBG), yang jumlahnya melonjak tajam dibanding Rp71 triliun pada 2025. Program ini ditujukan untuk 82,9 juta penerima, mulai dari siswa sekolah hingga ibu hamil dan balita.
Koordinator Nasional Perhimpunan Pendidikan dan Guru (P2G) Satriwan Salim menyayangkan besarnya porsi MBG di sektor pendidikan. Menurutnya, pemerintah terlalu fokus pada penyediaan makanan gratis, sementara aspek fundamental pendidikan justru terpinggirkan.
“Bagi kami, hal ini tidak proporsional. MBG memang bisa saja pakai anggaran pendidikan, tetapi kami mempertanyakan kenapa pemerintah terlalu terobsesi langsung ke semua siswa sehingga anggaran pendidikan pun akhirnya disedot untuk MBG,” ujarnya dilansir Antara.
P2G menilai seharusnya pemerintah memperbesar alokasi untuk meningkatkan literasi, numerasi, serta kesejahteraan guru. Saat ini, anggaran pendidikan untuk jenjang dasar dan menengah hanya 4,6% dari total. Satriwan juga menyinggung janji Presiden Prabowo Subianto yang belum terealisasi, yakni upah minimum guru. Dari sekitar 3,3 juta guru di Indonesia, sekitar 1,6 juta guru non-ASN dan honorer belum mendapat sertifikasi dan masih menerima penghasilan di bawah kebutuhan minimum.
“Jika Pak Prabowo mampu merealisasikan janji dalam Astacita-nya, maka guru-guru non-ASN tentu akan mendapatkan kesejahteraan karena ada standar upah yang layak, seperti halnya buruh atau pekerja,” tegas Satriwan.
Meski demikian, P2G juga mengapresiasi beberapa capaian pendidikan di bawah pemerintahan Prabowo selama 299 hari terakhir. Antara lain renovasi 13.800 sekolah yang dinilai sebagai langkah cepat (quick win) dalam pembenahan infrastruktur, serta rencana pembukaan 148 program studi baru di 57 fakultas kedokteran. Menurut Satriwan, hal ini akan memperluas akses anak-anak dari berbagai daerah untuk menjadi dokter dan spesialis, profesi yang selama ini terkesan eksklusif untuk kalangan mampu.
Sementara itu, pengamat pendidikan Ina Liem menilai arah kebijakan pendidikan nasional masih menunjukkan tren positif. Ia menilai langkah-langkah yang disampaikan Presiden dalam Sidang Tahunan MPR/DPR-DPD RI 2025 memberi sinyal bahwa pemerintah serius memperbaiki kualitas SDM.
“Secara garis besar, langkah-langkah yang disampaikan Presiden menunjukkan arah positif,” kata Ina.
Dengan anggaran raksasa dan fokus besar pada MBG, kini publik menantikan apakah program tersebut benar-benar mampu meningkatkan kualitas gizi sekaligus kualitas pendidikan, atau justru berisiko menggerus aspek lain seperti kesejahteraan guru dan mutu pembelajaran.
