Channel9.id, Jakarta – Brasil dengan tegas menolak tuduhan Washington terkait praktik perdagangan yang dianggap tidak adil. Pemerintah Brasil menilai penyelidikan yang dilakukan oleh Kantor Perwakilan Dagang Amerika Serikat (USTR) melalui Section 301 merupakan penerapan sepihak hukum domestik AS yang tidak memiliki dasar hukum internasional.
Dalam dokumen resmi setebal 91 halaman yang dirilis pada Senin (18/8/2025), Brasil menegaskan kebijakan nasionalnya di bidang digital, kekayaan intelektual, energi terbarukan, serta lingkungan telah sesuai dengan ketentuan perdagangan global. Dokumen tanggapan tersebut kemudian diunggah ke situs resmi USTR beberapa jam setelah dikirim.
Mengutip laporan Bloomberg, Selasa (19/8/2025), Brasil juga menyoroti fakta bahwa Amerika Serikat mencatat surplus perdagangan hingga US$29,3 miliar pada 2024. Selain itu, produk AS menikmati akses luas ke pasar domestik Brasil, dengan lebih dari 70 persen ekspornya dibebaskan dari tarif bea masuk. Bahkan sistem pembayaran digital lokal, Pix, terbuka bagi layanan internasional seperti Google Pay dan WhatsApp.
Pemerintah Brasil menambahkan bahwa kedua negara selama ini memiliki kerja sama erat dalam penegakan hukum, termasuk pemberantasan korupsi dan pelanggaran hak kekayaan intelektual. Washington pun telah mengakui upaya Brasil mengurangi penumpukan paten dan memberantas pembajakan.
Dalam isu lingkungan, Brasil menyampaikan bahwa angka deforestasi berhasil ditekan hampir 50 persen sejak 2023 berkat penerapan ketat Forest Code dan pemanfaatan sistem satelit pemantau hutan. Pemerintah juga memastikan ekspor utama Brasil ke AS—seperti kopi, gula, jus jeruk, dan tembakau—tidak berhubungan dengan pembukaan hutan Amazon.
Sementara itu, terkait perdagangan etanol, Brasil menilai kebijakan Washington tidak seimbang. Negeri Samba menegaskan tarif impor 18 persen yang diberlakukan terhadap produk etanol AS jauh lebih rendah dibanding bea 52,5 persen yang dikenakan AS terhadap etanol berbasis tebu dari Brasil. Pemerintah Brasil menuduh AS justru melindungi etanol berbasis jagung yang mendapat subsidi, sekaligus menghambat akses bahan bakar rendah karbon dari Brasil.
“Langkah sepihak berdasarkan Section 301 berpotensi merusak sistem perdagangan multilateral serta memberi dampak negatif terhadap hubungan bilateral,” tulis pemerintah Brasil dalam pernyataannya. Presiden Luiz Inacio Lula da Silva menambahkan, jalur dialog tetap dibuka, namun Brasil siap membawa persoalan ini ke Organisasi Perdagangan Dunia (WTO). Pemerintah juga menyiapkan fasilitas kredit domestik untuk membantu eksportir menghadapi dampak tarif baru.
Penyelidikan USTR yang dimulai Juli lalu dipandang sebagai legitimasi atas tarif 50 persen yang diberlakukan Presiden Donald Trump terhadap hampir seluruh produk ekspor Brasil ke AS. Hanya sekitar 700 komoditas, termasuk suku cadang pesawat dan beberapa produk pertanian, yang dikecualikan.
Trump mengaitkan kebijakan tarif tersebut dengan kasus hukum mantan Presiden Jair Bolsonaro, yang ia sebut sebagai isu keamanan nasional. Namun, Brasil menilai langkah itu sarat muatan politik dan tidak memiliki dasar kerugian ekonomi nyata bagi pelaku usaha AS.
