Channel9.id-Jakarta. Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menegaskan pembangunan 2.200 rumah di Papua Pegunungan harus berjalan sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto. Hal itu ia sampaikan dalam rapat bersama Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait dan Gubernur Papua Pegunungan di Kantor Kemendagri, Jakarta, Kamis (21/8/2025).
Tito menjelaskan, Papua Pegunungan ditetapkan sebagai prioritas pembangunan rumah rakyat karena wilayah ini mencatat angka kemiskinan tertinggi di Indonesia, yakni 30,03 persen, sekaligus memiliki backlog perumahan terbesar di Papua Raya. Kondisi tersebut menjadi alasan utama Presiden memerintahkan pembangunan 2.200 rumah di provinsi baru tersebut.
“Prosentasenya tertinggi di Indonesia adalah Papua Pegunungan 30,03 persen. Yang kedua, masyarakat yang paling banyak tidak memiliki rumah layak huni, backlog istilahnya,” ujar Tito.
Ia menekankan bahwa pembangunan rumah ini adalah wujud nyata kehadiran negara di daerah dengan kerentanan tinggi, baik dari segi ekonomi, keamanan, maupun keterjangkauan harga bahan bangunan. Karena itu, program ini harus dikerjakan secara solid dengan aturan yang jelas. “Program ini harus berjalan sesuai aturan. Jadi, kami banyak menerima masukan,” tambahnya.
Dalam kesempatan yang sama, Menteri PKP Maruarar Sirait menyoroti pentingnya koordinasi lintas kementerian/lembaga dan pemerintah daerah untuk menyukseskan program tersebut. Menurutnya, meski Papua Pegunungan menghadapi tantangan berat, mulai dari faktor keamanan hingga biaya logistik yang mahal, negara justru harus hadir di tengah kesulitan itu. “Menunjukkan bahwa negara hadir, walaupun dari segi keamanan, kemahalan, kemiskinan, tapi negara justru hadir. Dan ini perintah langsung dari Presiden Prabowo,” tegas Maruarar.
Ia juga menunjuk Dirjen Tata Kelola dan Pengendalian Risiko Kementerian PKP, Azis Andriansyah, sebagai penanggung jawab teknis program. Maruarar menekankan bahwa pembangunan ini bukan hanya tentang membangun rumah, tetapi juga menghadirkan harapan baru dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat. “Tata kelolanya harus benar, itu saja intinya,” ujarnya.
Baca juga: Wamendagri Ribka Kawal Pembangunan 2.200 Rumah di Papua Pegunungan
