Channel9.id – Jakarta. Alumni Lembaga Pers Mahasiswa (LPM) Didaktika Universitas Negeri Jakarta (UNJ) menyampaikan sikap atas tewasnya pengemudi ojek online Affan Kurniawan yang dilindas kendaraan taktis polisi pada Kamis (28/8/2025). Mereka menilai kasus itu menjadi simbol kegagalan negara dalam melindungi warganya.
Andre Donas, salah satu alumni LPM Didaktika UNJ, menyebut Indonesia sedang menghadapi krisis demokrasi yang serius. Aparat yang seharusnya mengayomi justru tampil dengan wajah represif dalam menangani demonstrasi.
“Cara Polri menangani demonstrasi masih sarat dengan logika perang, bukan logika sipil,” kata Andre melalui rilis pers Alumni LPM Didaktika UNJ, Senin (1/9/2025).
Ia menambahkan, pernyataan elit negara yang memberi ruang pelibatan TNI dalam urusan sipil menandakan kemunduran besar. Hal itu dinilainya sebagai ancaman nyata bagi demokrasi.
“Kami menegaskan bahwa Polri adalah institusi sipil dan tidak boleh dijalankan dengan watak militeristik. Kekerasan yang berulang kali dilakukan aparat hanyalah bukti bahwa reformasi kepolisian berjalan di tempat,” kata Andre.
Menurutnya, pergantian Kapolri tidak cukup jika struktur dan budaya represif di tubuh kepolisian tetap dipertahankan. Ia menekankan perlunya reformasi menyeluruh dengan kontrol sipil yang kuat, akuntabilitas jelas, dan pembatasan tegas terhadap peran TNI dalam ranah sipil.
“Presiden tidak boleh terus berdiam diri, karena sikap diam hanya akan dibaca sebagai legitimasi atas brutalitas aparat,” ucapnya.
Andre juga menyoroti kondisi politik dan sosial yang semakin terpuruk. Ia menyebut DPR berfoya-foya di tengah penderitaan rakyat, sementara harga kebutuhan pokok naik, lapangan kerja semakin sempit, dan pendidikan murah kian jauh dari jangkauan.
“Aparat menebar teror, media dibatasi dan dikontrol, rakyat dipaksa hanya mendengar narasi tunggal dari negara. Semua ini adalah tanda bahwa Indonesia sedang bergerak menuju otoritarianisme yang dibungkus legalitas,” kata Andre.
Ia menegaskan bahwa gelombang protes yang merebak di berbagai daerah bukanlah tindakan anarkis tanpa alasan. Menurutnya, protes itu lahir dari akar sosial ekonomi yang nyata.
“Demonstrasi yang muncul adalah jeritan rakyat yang lapar, tersisih, dan muak, bukan sekadar tindakan anarkis sebagaimana dilabeli penguasa,” ujarnya.
Dalam pernyataannya, Alumni LPM Didaktika UNJ menyampaikan sejumlah tuntutan. Mereka mendesak Presiden bertanggung jawab mengadili aparat kepolisian dan pemberi perintah yang menyebabkan kematian Affan secara transparan.
Selain itu, mereka meminta Kapolri mundur sekaligus mendorong reformasi menyeluruh di tubuh kepolisian. Mereka juga menolak segala bentuk pelibatan TNI dalam menangani demonstrasi dan urusan sipil.
Alumni LPM Didaktika UNJ menambahkan, DPR perlu menindak tegas anggotanya yang mempertontonkan kemewahan di tengah penderitaan rakyat. Mereka juga menuntut pemerintah segera memenuhi aspirasi rakyat terkait lapangan kerja, pembatalan RKUHAP, pengesahan RUU Perampasan Aset, serta penerapan kebijakan pajak yang adil.
“Kami percaya demokrasi hanya dapat bertahan jika masyarakat sipil bersatu. Solidaritas dan narasi tandingan adalah benteng terakhir kita melawan represi,” kata Andre.
Lebih lanjut, ia menyerukan penghentian kekerasan, penegakan supremasi sipil, reformasi menyeluruh, serta kebebasan media. Menurutnya, itu adalah jalan menjaga demokrasi tetap hidup di Indonesia.
“Hentikan kekerasan, tegakkan supremasi sipil, lakukan reformasi menyeluruh, dan bebaskan media. Inilah jalan untuk menjaga demokrasi tetap hidup di negeri ini,” pungkasnya.
HT
