Channel9.id, Jakarta – Presiden Prabowo Subianto dalam waktu dekat akan mengumumkan pembentukan Dewan Kesejahteraan Perlindungan Nasional (DKPN), lembaga baru yang digadang-gadang melibatkan sejumlah tokoh buruh. Para pemimpin serikat pekerja menyambut rencana ini, namun menekankan bahwa kehadiran DKPN sebaiknya difungsikan sebagai forum independen, bukan jabatan politik.
Presiden KSPSI Andi Gani Nena Wea menyatakan dirinya bersama tokoh buruh lain seperti Said Iqbal dan Jumhur Hidayat siap bergabung dalam DKPN. Meski begitu, mereka menolak bila posisinya disetarakan dengan jabatan setingkat menteri.
“Bagi kami yang terpenting adalah berbakti kepada negara dan melindungi buruh. Tidak perlu digaji atau diberi kedudukan politik. Justru dengan menjadi forum independen, DKPN bisa dipercaya oleh pekerja,” ujar Andi di Kompleks Istana Kepresidenan, Senin (1/9/2025) malam.
Menurut Andi, DKPN seharusnya berwenang melakukan koordinasi lintas kementerian dan mampu memanggil menteri bila diperlukan. Lembaga ini juga akan difungsikan membentuk Satgas PHK guna mengantisipasi potensi gelombang pemutusan hubungan kerja di tengah ketidakpastian ekonomi global.
“Kalau hanya seremonial tanpa kewenangan, dewan ini tidak akan bermanfaat. Tetapi jika difungsikan sebagai forum presidium independen, DKPN bisa menjadi alat efektif menjaga kesejahteraan buruh,” tegasnya.
Andi menambahkan, struktur DKPN kemungkinan setingkat badan dengan enam tokoh buruh yang akan duduk di dalamnya. Meski nama-nama sudah beredar, ia menegaskan pengumuman resmi tetap harus dilakukan langsung oleh Presiden.
“Yang jelas, kami tidak ingin DKPN dipersepsikan sebagai tempat mencari jabatan. Buruh perlu lembaga yang kredibel dan fokus pada perlindungan pekerja,” pungkasnya.
