Channel9.id-Jakarta. Mendagri Tito Karnavian menegaskan kebijakan pengalihan anggaran Transfer ke Daerah (TKD) ditujukan agar pembangunan lebih efisien dan tepat sasaran. Hal ini menyusul hasil monitoring Kemendagri yang menemukan sejumlah daerah belum optimal mengelola program dan anggarannya.
“Kalau realisasi anggaran tidak efisien, ya dikurangi. Kita ambil contoh yang bagus, banyak daerah yang berhasil,” kata Tito usai rapat dengan Komisi II DPR RI di Senayan, Jakarta, Senin (15/9/2025).
Ia mencontohkan Bupati Lahat Bursah Zarnubi yang memangkas belanja perjalanan dinas, rapat, hingga konsumsi. Dana penghematan itu dialihkan untuk membangun bendungan irigasi yang mampu mengairi sekitar delapan ribu hektare sawah.
Menurut Tito, prinsip efisiensi bisa diterapkan Pemda untuk mendukung program prioritas masyarakat, mulai dari jaring pengaman sosial, pendidikan, kesehatan, hingga program Makan Bergizi Gratis (MBG). Namun, kebijakan ini tetap memperhatikan kapasitas fiskal tiap daerah.
“Daerah dengan PAD kuat seperti Jakarta, Bandung lebih siap. Tapi untuk daerah dengan PAD kecil, pengalihan anggaran tidak bisa besar,” jelasnya.
Tito menambahkan, Kemendagri sudah memetakan kebutuhan dasar tiap daerah seperti belanja pegawai, operasional, hingga standar pelayanan minimal untuk infrastruktur dan kesehatan. Ia juga mengingatkan Pemda mempertimbangkan kondisi sosial ekonomi masyarakat saat menyusun program.
“Kalau masyarakat setuju, jalankan maksimal. Kalau mayoritas menolak, jangan dipaksakan,” tegas Tito.
Baca juga: Program Kemendagri 2026 Dapat Dukungan DPR, Mendagri Tito Angkat Bicara
