Channel9.id, Jakarta – Bank Indonesia (BI) melaporkan posisi utang luar negeri (ULN) Indonesia pada Juli 2025 mencapai US$432,5 miliar atau sekitar Rp7.082,2 triliun (kurs Rp16.375). Angka ini lebih rendah dibandingkan Juni 2025 yang tercatat US$434,1 miliar atau Rp7.108,4 triliun.
Secara tahunan, ULN tumbuh 4,1% (yoy), melambat dari pertumbuhan 6,3% (yoy) pada bulan sebelumnya.
“Perkembangan ini terutama dipengaruhi perlambatan ULN sektor publik dan penguatan dolar AS terhadap mayoritas mata uang global, termasuk Rupiah,” jelas Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi BI, Ramdan Denny Prakoso, Senin (15/9/2025).
ULN pemerintah pada Juli 2025 tercatat US$211,7 miliar, tumbuh 9,0% (yoy), lebih rendah dari 10,0% (yoy) di Juni 2025. Perlambatan ini dipicu oleh moderasi pada pinjaman luar negeri dan penerbitan surat utang.
Menurut BI, pemanfaatan ULN pemerintah difokuskan untuk pembiayaan sektor produktif, antara lain jasa kesehatan dan kegiatan sosial (23,1%), pendidikan (17%), administrasi pemerintah, pertahanan dan jaminan sosial (15,9%), konstruksi (12,1%) dan transportasi & pergudangan (8,9%)
BI menegaskan struktur ULN pemerintah tetap aman karena hampir seluruhnya berbentuk utang jangka panjang (99,9%).
Sementara itu, ULN swasta relatif stabil di level US$195,6 miliar, namun masih mengalami kontraksi pertumbuhan 0,3% (yoy). Kontraksi ini lebih besar pada korporasi nonkeuangan (-1,2% yoy), sementara lembaga keuangan justru mencatat pertumbuhan 3,6% yoy.
Sektor utama penyumbang ULN swasta meliputi: industri pengolahan, jasa keuangan dan asuransi, pengadaan listrik dan gas, pertambangan dan penggalian
Secara keseluruhan, BI menilai struktur ULN Indonesia masih terjaga. Hal ini terlihat dari rasio ULN terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) yang menurun ke 30,0% pada Juli 2025 dari 30,5% di Juni 2025. Selain itu, porsi ULN jangka panjang mencapai 85,5% dari total utang.
BI bersama pemerintah berkomitmen memperkuat koordinasi pemantauan ULN agar tetap sehat dan dimanfaatkan untuk pembiayaan pembangunan serta pertumbuhan ekonomi berkelanjutan.
“Upaya ini ditempuh dengan tetap meminimalkan risiko terhadap stabilitas perekonomian,” tegas Denny.
