Channel9.id, Jakarta – Badan Gizi Nasional (BGN) menegaskan bahwa sertifikasi dapur penyedia makanan untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG) menjadi kunci menjaga kualitas dan keamanan pangan. Wakil Kepala BGN Bidang Komunikasi Publik & Investigasi, Nanik S. Deyang, menyatakan bahwa seluruh mitra penyedia makanan wajib memenuhi standar hygiene dan sanitasi yang ditetapkan Kementerian Kesehatan (Kemenkes).
“Kalau sertifikasi halal sekarang bisa online. Sementara sertifikasi hygiene dan sanitasi bisa langsung minta ke Dinkes datang, satu sampai dua hari sudah selesai. Makanya kita kasih waktu satu bulan agar semua rampung,” kata Nanik, Sabtu (27/9/2025).
Menurutnya, BGN sejak awal sudah menyiapkan petunjuk teknis yang substansinya sama dengan Sertifikat Laik Hygiene Sanitasi (SLHS) dari Kemenkes. Persyaratannya mencakup ketersediaan instalasi pengolahan air limbah (IPAL), sistem pengelolaan sampah, kualitas udara, hingga standar ruang produksi makanan.
“Sebetulnya ini tinggal formalitas saja karena hampir semuanya sudah tersedia. Tinggal Dinkes menyamakan dan mengeluarkan suratnya,” jelasnya.
Nanik juga menepis polemik mengenai data yang menyebut hanya 34 SPPG (Satuan Penyedia Pangan Gizi) memiliki sertifikat. Ia menegaskan, BGN memiliki standar sendiri yang wajib dipenuhi semua mitra. “Kalau tidak ada IPAL, ya tidak bisa jalan. Itu syarat mutlak,” ujarnya.
BGN menekankan percepatan sertifikasi ini bukan semata soal administrasi, melainkan langkah penting memastikan keamanan pangan sekaligus menjaga keberlangsungan program MBG yang menjadi prioritas nasional.
“Supaya tidak ada keraguan, kami juga terus berkoordinasi dengan Kemenkes agar sertifikasi berjalan cepat tanpa mengurangi kualitas pengawasan,” tandas Nanik.
Sebelumnya, Badan Gizi Nasional (BGN) mencatat 5.914 orang sebagai korban keracunan program MBG hingga 25 September 2025. Sedangkan Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) melaporkan bahwa total kasus keracunan MBG telah mencapai 6.452 anak sejak awal tahun.
Di Kabupaten Bandung Barat saja, tercatat 1.333 siswa menjadi korban keracunan MBG. detiknews
Angka-angka ini menunjukkan adanya selisih pelaporan di antara lembaga yang berbeda, akibat perbedaan metode pengumpulan data, waktu pelaporan, atau definisi “korban keracunan.”
Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menjadi prioritas nasional pemerintahan Presiden Prabowo Subianto kembali mendapat sorotan setelah muncul sejumlah kasus dugaan keracunan di berbagai daerah. Berdasarkan penelusuran Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) serta Badan Gizi Nasional (BGN), terdapat beberapa faktor utama yang menjadi penyebab terjadinya insiden tersebut.
Kontaminasi Bahan Pangan
BPOM menemukan bahwa sebagian kasus bermula dari bahan mentah yang sudah tercemar sebelum diolah, seperti daging, ikan, telur, atau sayuran. Lingkungan dapur yang tidak higienis maupun peralatan masak yang tidak steril juga memperbesar risiko kontaminasi. Jika tidak ditangani sejak awal, bahan pangan yang terkontaminasi berpotensi membawa bakteri berbahaya hingga ke tahap konsumsi.
