Channel9.id, Jakarta – Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengungkapkan bahwa sebagian besar Satuan Pelayanan dan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Indonesia masih dalam proses mendapatkan Sertifikat Layak Higienis dan Sanitasi (SLHS). Ia menegaskan, data lengkap jumlah SPPG yang sudah memiliki sertifikat tersebut belum ada di tangan pemerintah.
“Datanya belum lengkap ada di saya, tapi sebagian besar masih dalam proses,” kata Budi usai menghadiri rapat koordinasi di Kementerian Kesehatan, Minggu (28/9/2025). Saat ditanya mengenai persentasenya, Budi menegaskan kembali bahwa mayoritas SPPG memang belum memiliki SLHS.
Terkait kemungkinan penutupan dapur yang tidak memiliki sertifikat, Budi menjelaskan bahwa kewenangan sepenuhnya berada pada Badan Gizi Nasional (BGN). Langkah tersebut menjadi bagian dari upaya meningkatkan standar kebersihan serta keamanan pangan di dapur program Makan Bergizi Gratis (MBG) untuk mencegah kasus keracunan. “Itu sudah dikeluarkan instruksi dari BGN, karena itu wewenangnya BGN,” ujarnya.
Sebelumnya, Kepala Staf Kepresidenan Muhammad Qodari menyoroti lemahnya tata kelola SPPG. Berdasarkan data per 22 September 2025, dari total 8.583 SPPG, hanya 34 yang sudah memiliki SLHS, sementara 8.549 lainnya belum. Qodari menilai kondisi ini menjadi peringatan serius agar setiap SPPG segera memenuhi SOP dan SLHS sebagai syarat utama operasional.
“Ini masa kritis, ibarat pesawat paling riskan saat lepas landas. Untuk MBG, ada ‘critical one month’ atau 30 hari pertama yang memang rawan,” kata Qodari.
