Channel9.id – Jakarta. Direktur Eksekutif Center for Budget Analysis (CBA), Uchok Sky Khadafi menjelaskan, secara politik, posisi Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo saat ini sangat kuat. Bahkan, menurutnya, Presiden Prabowo Subianto tidak mungkin berani memberhentikan Jenderal Listyo Sigit, meski ada desakan publik yang besar.
“Apalagi saat ini, tidak mungkin Jenderal Listyo Sigit dipecat atau diganti oleh Presiden. Biarpun para malaikat yang minta kepada Presiden Prabowo, jelas tidak akan mungkin,” jelas Uchok Sky dalam keterangan tertulis di Jakarta, Kamis (2/10/2025).
Lebih jauh, Uchok Sky menilai hal ini menunjukkan bahwa Presiden Prabowo sangat bergantung pada Kapolri. Ketergantungan tersebut membuat posisi Jenderal Listyo Sigit seakan tak tergoyahkan, meski citra institusi kepolisian di mata publik tengah berada pada titik terendah.
“Ini menandakan bahwa Prabowo sangat tergantung dan pasrah kepada Jenderal Listyo Sigit, meskipun citra polisi saat ini sangat buruk di mata publik,” tambah Uchok.
Ia mengkritik keras praktik internal di tubuh Polri yang menurutnya masih kental dengan budaya nepotisme dan transaksional.
“Di dalam internal Polri itu, mengisi jabatan bukan berdasarkan merit atau profesionalisme, tapi lebih pada kedekatan atau bayar uang,” tandasnya.
Terkait hal itu, Uchok Sky menilai sangat sulit, bahkan mustahil, bagi pemerintah untuk mencabut Izin Usaha Pertambangan (IUP) PT. Position selama Jenderal Listyo Sigit Prabowo masih menjabat sebagai Kapolri.
“Kalau Jenderal Listyo Sigit masih bercokol menjabat Kapolri, mustahil IUP PT. Position bisa dicabut,” tegas Uchok.
Sebelumnya, Mujahir Sabihi ketua Eksekutif Wilayah LMND Maluku Utara menduga ada keterlibatan petinggi kepolisian dalam membekingi PT. Position. Hal ini tak lepas dari fakta bahwa salah satu pemilik saham perusahaan tersebut adalah anak perempuan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo.
Dengan demikian, kata Mujahir keterlibatan langsung Polda Maluku Utara tak lepas dari persekongkolan antara Kapolri dan Kapolda untuk melindungi kepentingan PT. Position.
Selain itu Mujahir mendesak Kementerian ESDM RI segera mencabut IUP PT. Position, membebaskan 11 masyarakat adat Maba Sangaji tanpa syarat.
