Channel9.id-Tarakan. Wamendagri Bima Arya Sugiarto menegaskan, penyesuaian Transfer ke Daerah (TKD) tetap memperhatikan kemampuan pemerintah daerah (Pemda) dalam menjalankan Standar Pelayanan Minimal (SPM).
“Kami menghitung lebih rinci lagi berapa yang dibutuhkan agar seluruh pemerintah daerah tetap bisa menjalankan standar pelayanan minimal untuk program-program yang betul-betul dibutuhkan warga,” ujar Bima dalam Kunjungan Kerja Reses Komisi II DPR RI di Tarakan, Kalimantan Utara, Jumat (3/10/2025).
Bima menjelaskan, kebijakan penyesuaian TKD dilakukan berdasarkan pertimbangan efisiensi, efektivitas program, serta realokasi anggaran agar manfaatnya tetap dirasakan Pemda. Meski begitu, pemerintah pusat tetap mendengar aspirasi kepala daerah sebelum menetapkan kebijakan.
Ia mengungkapkan, Kemendagri bersama Kementerian Keuangan telah menyepakati adanya tambahan dukungan TKD untuk menjamin kelangsungan pelayanan dasar, seperti kesehatan dan pendidikan.
“Tambahan ini memang masih untuk kebutuhan dasar. Pemerintah pusat masih memetakan kebutuhan infrastruktur dan program strategis lainnya agar bisa disinergikan,” kata Bima.
Bima juga memastikan pemerintah pusat berkoordinasi intens dengan Kementerian Keuangan agar penyesuaian anggaran tidak menimbulkan dampak signifikan bagi daerah.
“Intinya kami mendengar, merasakan, dan berkoordinasi intens agar di 2026 teman-teman di daerah tidak terlalu terdampak secara signifikan,” tegasnya.
Selain soal TKD, Bima menyampaikan empat arahan penting dari Menteri Dalam Negeri (Mendagri) kepada Pemda: optimalisasi belanja daerah, inovasi peningkatan PAD tanpa membebani masyarakat, pemanfaatan program strategis nasional, dan peningkatan kemudahan berusaha untuk menarik investasi.
Baca juga: Menteri Tito: TKD Harus Efisien, Jangan Boros Anggaran
