Channel9.id – Jakarta. Wakil Ketua Komisi II DPR RI Zulfikar Arse Sadikin meminta pemerintah daerah lebih efisien dan tepat sasaran dalam menyusun kebijakan serta program kerja. Permintaan ini disampaikan menyusul adanya pemotongan Dana Transfer ke Daerah (TKD) oleh pemerintah pusat.
Menurut Arse, efisiensi anggaran penting agar dana yang terbatas dapat dimanfaatkan maksimal untuk kepentingan masyarakat. Ia juga menekankan perlunya perbaikan tata kelola keuangan daerah guna mencegah kebocoran belanja publik.
“Pak Prabowo (Presiden Prabowo Subianto) kan selalu bilang begitu. Lalu belanja juga sering bocor. Bagaimana itu tidak terjadi lagi,” ujar Arse di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (9/10/2025).
Ia menilai, pemerintah daerah perlu melakukan rasionalisasi kebijakan dan memastikan setiap program benar-benar berdampak nyata bagi masyarakat. Arse menegaskan pentingnya prioritas dalam setiap kebijakan publik agar selaras dengan kebutuhan masyarakat.
“Kebijakan dan program itu harus benar-benar yang memang dibutuhkan betul oleh masyarakat yang prioritas,” tegasnya.
Politikus Partai Golkar itu juga menyoroti masih banyaknya program daerah yang tidak efektif dan memboroskan anggaran. Ia mencontohkan proyek pembangunan pagar antar kantor pemerintahan yang dinilai tidak memberi manfaat signifikan bagi pelayanan publik.
Selain efisiensi belanja, Arse mendorong Pemda menggali sumber pendapatan baru di luar dana transfer pusat. Ia menyarankan optimalisasi kinerja BUMD dan peningkatan kerja sama dengan sektor swasta melalui skema Kemitraan Pemerintah dengan Swasta (KPS) atau public private partnership (PPP).
“Masih banyak langkah yang bisa kita lakukan. Masih banyak jalan menuju Mekah, dan di balik kesulitan ada kemudahan. Tinggal pembacaan kepala daerah itu seperti apa terhadap daerahnya,” tambah Arse.
Zulfikar Arse Sadikin berharap penyesuaian ini menjadi momentum bagi Pemda untuk bertransformasi menjadi lebih mandiri, inovatif, dan efisien dalam mengelola keuangan publik.
Adapun penurunan dana TKD dalam APBN 2026 menjadi isu yang menarik perhatian publik. Pemerintah awalnya mengalokasikan sekitar Rp650 triliun, turun 29 persen dibanding tahun sebelumnya sebesar Rp919 triliun.
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa kemudian menambah alokasi menjadi Rp693 triliun setelah meninjau kebutuhan daerah.
HT
