Channel9.id, Jakarta – Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya menegaskan bahwa pemerintah tidak akan menanggung pembayaran utang proyek Kereta Cepat Jakarta–Bandung melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Pernyataan ini disampaikan sebagai tanggapan terhadap usulan Chief Operating Officer (COO) Danantara, Dony Oskaria, yang meminta agar pemerintah membantu melunasi utang PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC).
Purbaya menyatakan bahwa Danantara, selaku pengelola proyek, telah memiliki struktur manajemen yang mandiri serta dividen tahunan yang cukup besar.
“KCIC berada di bawah Danantara. Mereka sudah punya manajemen sendiri, punya dividen sendiri,” ujar Purbaya dalam acara Media Gathering di Bogor, Jumat (10/10/2025).
Purbaya menambahkan, Danantara memperoleh dividen sekitar Rp 80 triliun setiap tahun, jumlah yang dinilai cukup untuk menutup kewajiban utang tanpa melibatkan dana negara.
“Jangan sampai APBN lagi yang menanggung. Kalau tidak dipisahkan, nanti semua kembali ke pemerintah, termasuk dividennya. Ini harus jelas, mana ranah swasta dan mana ranah pemerintah,” tegasnya.
Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan, Suminto, juga menegaskan bahwa utang proyek Kereta Cepat Jakarta–Bandung bersifat business-to-business (B2B), bukan utang negara.
“Tidak ada utang pemerintah di sini. Transaksi dilakukan oleh konsorsium badan usaha Indonesia dan Tiongkok, dengan pihak Indonesia dipimpin oleh PT KAI,” jelas Suminto.
Badan Pengelola Investasi (BPI) Daya Anagata Nusantara atau Danantara menawarkan dua alternatif penyelesaian atas utang yang timbul akibat pembengkakan biaya (cost overrun) proyek KCIC.
Menurut Dony Oskaria, opsi pertama adalah menambah dana ekuitas atau menyuntikkan modal baru. Opsi kedua, menyerahkan infrastruktur kepada pemerintah sebagaimana model industri perkeretaapian lainnya.
“Kami menawarkan dua opsi: menambah ekuitas atau menyerahkan infrastruktur ke pemerintah,” kata Dony di Jakarta, Kamis (9/10/2025), dikutip dari Antara.
Dony juga menyoroti dampak positif proyek ini terhadap perekonomian nasional. Menurutnya, keberadaan Kereta Cepat Whoosh telah memangkas waktu perjalanan secara signifikan dan meningkatkan mobilitas masyarakat.
Ia menambahkan, jumlah penumpang kini mencapai sekitar 30.000 orang per hari, yang menjadi bukti bahwa layanan KCIC memberikan manfaat nyata bagi publik.
Proyek Kereta Cepat Jakarta–Bandung, yang resmi beroperasi sejak 2 Oktober 2023, mengalami pembengkakan biaya sebesar 1,2 miliar dolar AS (sekitar Rp 19,54 triliun). Untuk menutupi kekurangan tersebut, proyek ini memperoleh pinjaman dari China Development Bank (CDB) senilai 230,99 juta dolar AS dan 1,54 miliar renminbi (sekitar Rp 6,98 triliun).
PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) merupakan perusahaan patungan antara konsorsium Indonesia dan Tiongkok. Konsorsium Indonesia, yang dipimpin oleh PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia (PSBI), memegang 60 persen saham, sementara Beijing Yawan HSR Co. Ltd dari Tiongkok memiliki 40 persen.
Komposisi kepemilikan saham PSBI adalah sebagai berikut:
PT Kereta Api Indonesia (Persero): 51,37%
PT Wijaya Karya (Persero) Tbk: 39,12%
PT Jasa Marga (Persero) Tbk: 8,30%
PT Perkebunan Nusantara I: 1,21%
Namun, proyek ini memberikan tekanan berat terhadap kondisi keuangan PT KAI, yang terlibat langsung dalam konsorsium. Total utang proyek, termasuk pembengkakan biaya, mencapai sekitar Rp 116 triliun atau setara 7,2 miliar dolar AS. Beban ini semakin memberatkan karena PT KAI dan KCIC masih mencatat kerugian hingga semester I 2025.
