Channel9.id, JAKARTA — Badan Gizi Nasional (BGN) mengembalikan dana sebesar Rp70 triliun ke kas negara lantaran khawatir tidak terserap optimal hingga akhir 2025.
Kepala BGN Dadan Hindayana menjelaskan bahwa langkah tersebut merupakan bagian dari komitmen transparansi dan efisiensi pengelolaan anggaran program Menu Bergizi Gratis (MBG) — salah satu program prioritas pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
“Dari total dana yang disiapkan, sebesar Rp99 triliun telah terserap, sementara Rp70 triliun kami kembalikan kepada Presiden karena kemungkinan tidak dapat dimanfaatkan tahun ini,” ujar Dadan dalam keterangan resmi, Selasa (14/10/2025).
Menurut Dadan, tahun ini BGN memperoleh alokasi anggaran Rp71 triliun ditambah dana siaga Rp100 triliun untuk mendukung pelaksanaan MBG di seluruh Indonesia. Namun, sebagian dana tersebut belum dapat digunakan karena sejumlah kendala teknis, termasuk proses pembangunan infrastruktur dan mekanisme tender pemerintah.
Dadan mengungkapkan, tahun depan BGN akan menerima anggaran jauh lebih besar — mencapai Rp268 triliun, disertai dana cadangan Rp67 triliun. Dengan demikian, total dukungan APBN 2026 untuk MBG menembus Rp335 triliun.
Dengan jumlah penerima manfaat sekitar 82,9 juta orang, BGN akan menyalurkan dana sekitar Rp1,2 triliun per hari.
“Bagi kementerian lain, angka itu mungkin setara anggaran setahun penuh, tapi bagi kami itu kebutuhan satu hari,” imbuh Dadan.
Selain pendanaan, BGN juga menyiapkan sumber daya manusia (SDM) terlatih yang disebut Sarjana Penggerak Pemuda Indonesia (SPPI) untuk memimpin setiap dapur gizi atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di lapangan.
Di sisi infrastruktur, pemerintah menargetkan pembangunan 30.000 unit SPPG dengan kebutuhan dana sekitar Rp60 triliun. Namun, keterbatasan waktu dan hambatan administratif membuat sebagian proyek dijalankan melalui kemitraan dengan pihak swasta.
Hingga kini, BGN mencatat telah berdiri 11.504 SPPG di seluruh Indonesia hasil kolaborasi dengan berbagai mitra. Dari total 30.000 mitra terdaftar di portal BGN, sebanyak 11.504 telah lolos verifikasi, sementara sisanya masih dalam proses penilaian.
“Kami menargetkan hingga akhir tahun ada 25.400 SPPG di wilayah aglomerasi dan 6.000 di daerah terpencil,” pungkas Dadan.
