Channel9.id, Jakarta – Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menegur BPI Danantara Indonesia karena dinilai terlalu banyak menempatkan dividen dari Badan Usaha Milik Negara (BUMN) ke dalam Surat Berharga Negara (SBN), alih-alih mengalokasikannya untuk investasi produktif.
Pernyataan itu disampaikan Purbaya usai menghadiri rapat perdana sebagai anggota Dewan Pengawas Danantara di Wisma Danantara Indonesia, Rabu (15/10/2025).
Menurutnya, dari total dividen BUMN sebesar Rp90 triliun yang diterima Danantara tahun ini — sesuai target dalam APBN 2025 — sebagian besar justru dialihkan untuk membeli SBN pemerintah.
“Saya tadi sempat kritik, kalau Anda taruh obligasi begitu banyak di pemerintah, keahlian Anda apa? Tapi mereka bilang ini hanya sementara, karena belum sempat menyiapkan proyek. Katanya ke depan akan diperbaiki,” ujar Purbaya kepada wartawan, dikutip Kamis (16/10/2025).
Menkeu menegaskan bahwa dana hasil keuntungan BUMN seharusnya diarahkan untuk mendukung proyek strategis yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi nasional, bukan hanya menjadi dana parkir di instrumen keuangan pemerintah.
Pemerintah menargetkan pertumbuhan investasi hingga 8,5% pada 2029, atau di akhir masa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, dengan nilai total investasi mencapai Rp10.000 triliun. Dari jumlah tersebut, kontribusi investasi swasta diharapkan mencapai Rp8.300 triliun, Danantara Rp980 triliun, dan pemerintah Rp710 triliun.
Menurut Purbaya, Danantara memiliki peran penting dalam mengoptimalkan dividen BUMN untuk proyek strategis, termasuk infrastruktur dan sektor energi, agar memiliki dampak langsung terhadap pertumbuhan ekonomi.
Selain mendorong peningkatan investasi, Purbaya juga menyinggung pemanfaatan dividen BUMN untuk menutup kewajiban proyek Kereta Cepat Jakarta–Bandung (KCJB) tanpa membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
“Posisi saya jelas, karena dalam perjanjian Indonesia dengan China tidak ada kewajiban bahwa pemerintah harus membayar. Selama struktur pembayarannya jelas, biasanya tidak ada masalah,” tegasnya.
Purbaya, yang pernah menjabat sebagai Deputi di Kementerian Koordinator Bidang Maritim dan Investasi, menegaskan bahwa penggunaan APBN untuk proyek KCJB tidak ideal, dan Danantara seharusnya bisa berperan aktif mencari solusi pembiayaan berbasis keuntungan BUMN.
