Channel9.id, Jakarta – Dalam satu tahun masa kepemimpinannya, Presiden Prabowo Subianto telah melakukan tiga kali perombakan kabinet sebagai langkah konsolidasi untuk memperkuat kinerja pemerintahan dan memastikan prinsip tata kelola yang bersih berjalan efektif.
Presiden menegaskan bahwa reshuffle merupakan bentuk ketegasan pemerintah dalam menjaga integritas pejabat publik sekaligus mempercepat pencapaian target pembangunan nasional. “Kalau ada satu-dua yang nakal, saya beri peringatan. Bila tetap tidak berubah, maka reshuffle harus dilakukan demi negara dan rakyat,” ujar Prabowo, akhir pekan lalu.
Menurutnya, jabatan publik bukan sekadar posisi strategis, tetapi amanah yang harus dijaga dengan disiplin dan moralitas. Karena itu, ia tidak segan mengambil langkah tegas terhadap pejabat yang dianggap tidak bekerja sesuai arah kebijakan pemerintah. “Kesejahteraan rakyat jauh lebih penting daripada popularitas pribadi,” tegasnya di hadapan kalangan akademisi.
Tiga Gelombang Perombakan Kabinet
Langkah pertama dilakukan pada 19 Februari 2025, ketika Prabowo mengganti Menteri Pendidikan, Sains, dan Teknologi (Mendiktisaintek) Soemantri Brodjonegoro dengan Brian Yuliarto. Pergantian ini disebut bertujuan memperkuat inovasi dan tata kelola pendidikan nasional.
Gelombang kedua reshuffle berlangsung pada 8 September 2025, yang menandai perubahan signifikan di sektor keuangan dan perlindungan tenaga kerja migran. Dalam perombakan tersebut, Purbaya Yudhi Sadewa diangkat sebagai Menteri Keuangan menggantikan pejabat sebelumnya. Di saat yang sama, Prabowo juga membentuk Kementerian Haji dan Umrah, sebagai bentuk peningkatan layanan ibadah bagi masyarakat.
Selain itu, sejumlah posisi strategis turut diisi, antara lain Mukhtarudin sebagai Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, Ferry Joko Juliantono sebagai Menteri Koperasi, serta Mochamad Irfan Yusuf dan Dahnil Anzar Simanjuntak masing-masing sebagai Menteri dan Wakil Menteri Haji dan Umrah.
Perombakan ketiga dilakukan pada 17 Juli 2025, di mana 11 pejabat baru dilantik, termasuk Djamari Chaniago sebagai Menkopolkam menggantikan Budi Gunawan, serta Erick Thohir yang beralih jabatan dari Menteri BUMN menjadi Menteri Pemuda dan Olahraga. Beberapa posisi lain diisi oleh pejabat muda dan profesional, seperti Angga Raka Prabowo sebagai Kepala Badan Komunikasi Pemerintah dan Sarah Sadiqah sebagai Kepala LKPP.
Langkah-langkah tersebut, menurut pengamat politik, menunjukkan pola manajemen pemerintahan yang dinamis di bawah kepemimpinan Prabowo. Setiap perombakan kabinet diarahkan untuk memperkuat sistem merit, mempercepat reformasi birokrasi, dan memastikan pejabat publik bekerja berdasarkan capaian kinerja, bukan loyalitas politik semata.
Sejak menjabat pada 2024, total 17 pejabat dan menteri telah mengalami rotasi atau pergantian. Prabowo menilai hal itu bagian dari adaptasi menuju pemerintahan yang lebih efektif, transparan, dan berorientasi hasil.
“Negara ini harus dijalankan dengan disiplin. Siapa pun yang tidak bekerja untuk kepentingan rakyat, akan diganti. Itu prinsipnya,” kata Prabowo menegaskan.
