Channel9.id, Jakarta — Indonesia kembali menorehkan pencapaian penting di kancah internasional. Melalui Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Indonesia resmi terpilih sebagai anggota United Nations Board of Auditors (UN BoA) atau Dewan Pemeriksa Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk periode 2026–2032.
Keputusan ini ditetapkan secara aklamasi dalam Sidang Umum Komite V PBB sesi ke-80 di Markas Besar PBB, New York, Jumat (7/11/2025) waktu setempat.
Penetapan tersebut menegaskan kepercayaan komunitas internasional terhadap kapasitas dan integritas Indonesia dalam bidang pemeriksaan keuangan negara serta tata kelola yang transparan. UN BoA merupakan lembaga independen di bawah Sidang Umum PBB yang bertugas mengaudit laporan keuangan dan menilai efektivitas tata kelola seluruh badan, dana, serta program PBB.
Saat ini, Dewan Pemeriksa terdiri dari tiga lembaga audit negara (Supreme Audit Institution/SAI): Cour des Comptes (Prancis), The Brazilian Federal Court of Accounts (Brasil), dan China National Audit Office (Tiongkok). Setelah masa jabatan SAI Tiongkok berakhir pada 30 Juni 2026, posisinya akan diisi oleh BPK RI.
Wakil Ketua BPK Budi Prijono, yang memimpin delegasi Indonesia dalam sidang tersebut, menegaskan bahwa keanggotaan Indonesia di UN BoA merupakan pengakuan atas kredibilitas dan peran aktif BPK di tingkat global.
“Keterpilihan Indonesia secara aklamasi membuktikan bahwa dunia menaruh kepercayaan besar terhadap peran BPK dalam memperkuat tata kelola keuangan yang akuntabel dan transparan di tingkat internasional,” ujar Budi.
Ia menambahkan, langkah ini sejalan dengan semangat Visi Indonesia Emas 2045, yakni menjadikan Indonesia sebagai negara yang memiliki kekuatan diplomasi dan pengaruh dalam pembentukan kebijakan global.
Dengan mengusung moto “Strategic Partner for Better Governance”, BPK berkomitmen memperkuat peran sebagai mitra strategis PBB dalam mendorong akuntabilitas dan transparansi keuangan global.
Keterlibatan ini juga mempertegas kontribusi Indonesia dalam mempromosikan good governance, tidak hanya di tingkat nasional, tetapi juga dalam ekosistem multilateral dunia.
“Kami siap berkontribusi memastikan keuangan dan program PBB dikelola dengan standar tertinggi integritas dan profesionalisme,” kata Budi.
Selain menjabat sebagai anggota UN BoA untuk periode 2026–2032, BPK RI juga akan memimpin Organisasi Badan Pemeriksa Sedunia (INTOSAI) pada periode 2028–2031.
Langkah ini menempatkan Indonesia dalam posisi strategis untuk membentuk arah dan standar global dalam akuntabilitas serta tata kelola sektor publik.
Keterpilihan beruntun ini memperlihatkan bahwa diplomasi Indonesia kini tidak hanya berjalan di ranah politik dan ekonomi, tetapi juga dalam bidang penguatan institusi dan transparansi internasional.
“Peran Indonesia di UN BoA dan INTOSAI adalah bukti nyata bahwa kita mampu menjadi teladan bagi dunia dalam membangun sistem pemerintahan yang bersih, akuntabel, dan berintegritas,” ujar Budi menutup pernyataannya.
