Channel9.id – Kepulauan Seribu. Forum Mahasiswa Kepulauan Seribu (FMKS) menilai peringatan Hari Ulang Tahun ke-24 Kabupaten Kepulauan Seribu harus menjadi momentum evaluasi pelayanan publik. Organisasi mahasiswa itu menyoroti enam isu utama mulai dari transportasi, energi, kesehatan, pendidikan, fasilitas disabilitas, hingga dukungan bagi pemuda.
FMKS menyampaikan kritik tersebut berdasarkan hasil observasi lapangan dan dialog dengan masyarakat. Mereka menilai Kepulauan Seribu masih tertinggal dalam berbagai layanan dasar dibandingkan wilayah daratan Jakarta.
Ketua Umum FMKS Ibnu Nishwar mengatakan ulang tahun kali ini harus menjadi titik balik untuk pembangunan yang lebih adil di wilayah kepulauan.
“Sudah dua puluh empat tahun sejak Kepulauan Seribu ditetapkan sebagai kabupaten administratif. Tapi kenyataannya, pelayanan publik masih belum merata. Ulang tahun ini seharusnya bukan ajang pesta, tapi ajang evaluasi,” ujar Ibnu dalam siaran pers FMKS, Minggu (9/10/2025).
Permasalahan pertama yang disorot FMKS adalah transportasi antar pulau yang dinilai masih sulit diakses. Masyarakat banyak pulau disebut harus mengeluarkan biaya tambahan hanya untuk berpindah wilayah guna mengurus administrasi, bersekolah, atau bekerja.
FMKS mendorong Pemkab Kepulauan Seribu dan Pemprov DKI Jakarta membangun sistem transportasi laut terjadwal dan terjangkau seperti konsep “Transjakarta Laut”. Mereka menilai layanan itu dapat meningkatkan mobilitas dan memperlancar aktivitas pemerintahan serta ekonomi antar pulau.
Isu kedua berkaitan dengan harga bahan bakar yang dinilai jauh lebih tinggi dibandingkan daratan. FMKS menyebut mahalnya harga terjadi karena ketiadaan depo BBM lokal dan ketergantungan pada kapal pengangkut dari Banten.
“Janji pembangunan SPBU terapung yang pernah disampaikan oleh Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung patut dikawal bersama. Beliau baru menjabat sekitar 262 hari, tapi ini momentum untuk membuktikan komitmen pemerataan pelayanan hingga ke pulau-pulau,” ujar Khairun Najmi, Kepala Departemen Kaderisasi FMKS.
FMKS menilai pembangunan SPBU terapung penting untuk menekan biaya operasional nelayan, UMKM, dan masyarakat. Mereka menegaskan kesetaraan akses energi harus menjadi prioritas pembangunan kepulauan.
Sektor kesehatan menjadi catatan berikutnya dengan hanya satu rumah sakit di Pulau Pramuka yang fasilitasnya masih terbatas. Banyak warga disebut harus dirujuk ke Jakarta karena kurangnya alat medis dan tenaga kesehatan.
FMKS juga menyoroti minimnya kapal ambulans yang hanya berjumlah dua unit untuk seluruh wilayah. Mereka mendorong penambahan kapal ambulans di setiap kelurahan serta peningkatan fasilitas rumah sakit agar layanan kesehatan lebih merata.
Pada sektor pendidikan, FMKS menilai akses perguruan tinggi bagi anak pulau masih jauh dari jangkauan. Tidak adanya kampus di wilayah kepulauan membuat biaya hidup dan akses transportasi menjadi beban besar bagi pelajar.
“Pendidikan adalah kunci pemerataan. Kalau anak pulau terus tertinggal dalam pendidikan, maka pembangunan tidak akan pernah adil,” tutur Bambang Duwi Hermanto, Sekretaris FMKS.
FMKS mengusulkan adanya beasiswa khusus, kelas jarak jauh, atau kerja sama kampus mitra serta penyediaan asrama mahasiswa di Jakarta. Mereka menilai intervensi itu perlu untuk meningkatkan partisipasi pendidikan tinggi di Kepulauan Seribu.
Isu kelima berkaitan dengan fasilitas pelabuhan yang belum ramah disabilitas. FMKS menilai ketiadaan jalur landai, pegangan tangan, dan ruang tunggu inklusif menunjukkan kurangnya perhatian terhadap aksesibilitas.
Pemerintah daerah didorong mengalokasikan anggaran untuk pembangunan fasilitas ramah disabilitas di seluruh pelabuhan utama. FMKS menilai aksesibilitas merupakan bagian dari keadilan sosial bagi warga pulau.
Dukungan terhadap pemuda dan olahraga menjadi sorotan terakhir dengan minimnya fasilitas dan pembinaan. FMKS menilai ketiadaan wadah khusus membuat potensi generasi muda sulit berkembang.
“Pemuda butuh arah dan ruang. Tanpa wadah yang jelas, bonus demografi yang seharusnya menjadi peluang justru bisa berubah jadi tantangan,” ujar Wakil Ketua III FMKS M. Adzka Muthohari.
FMKS mengusulkan pembentukan Suku Dinas Pemuda dan Olahraga di Kepulauan Seribu agar program pembinaan lebih terarah. Mereka menilai kehadiran lembaga tersebut dapat membantu peningkatan prestasi dan aktivitas kepemudaan.
Di usia ke-24 ini, FMKS menegaskan bahwa Kepulauan Seribu tidak boleh terus berada dalam bayang-bayang Jakarta. Mereka menilai pesta perayaan tahunan tidak boleh mengabaikan persoalan dasar yang dihadapi masyarakat.
“Kepulauan Seribu bukan pelengkap peta Jakarta. Kami bagian dari ibu kota dan berhak atas pelayanan publik yang setara. Momentum ulang tahun ini harus menjadi bahan evaluasi serius bagi semua pihak,” tegas Ibnu.
HT
