Channel9.id-Jakarta. Penugasan Kementerian Sosial (Kemensos) untuk mendirikan Sekolah Rakyat dan Sekolah Garuda menuai kritik dari pengamat sosial LAPEKSI, Rudi Andries, yang juga menjabat Waketum DNIKS. Ia menilai langkah tersebut dapat memperburuk fragmentasi kebijakan sosial dan pendidikan yang selama ini menjadi persoalan klasik dalam tata kelola pemerintah.
Menurut Rudi, mandat 20% APBN untuk pendidikan seharusnya menjamin kualitas dan akses pendidikan formal melalui kementerian yang memang berwenang, yakni Kemendikdasmen serta Kemendikti & Saintek. Menambahkan beban pendidikan kepada Kemensos, kata dia, justru mengaburkan mandat utama kementerian tersebut dalam perlindungan sosial.
Ia menilai risiko yang muncul bukan hanya tumpang tindih kewenangan, tetapi juga potensi tergerusnya anggaran bansos, rehabilitasi sosial, dan program penanganan kerentanan yang masih jauh dari ideal.
“Kalau memang niatnya pemerintah ingin memperkuat pendidikan bagi keluarga miskin, yang logis adalah perintahkan Kemensos agar fokus memperbaiki rujukan, bukan mendirikan sekolah baru,” ujarnya.
Rudi menjelaskan persoalan utama anak-anak dari keluarga miskin bukan kurangnya sekolah, melainkan hambatan akses seperti biaya non-SPP, jarak, ketiadaan akta lahir, disabilitas, stunting, kekerasan domestik, hingga kemiskinan ekstrem.
”Semua faktor itu merupakan domain Kemensos, sehingga pendekatan yang dibutuhkan adalah memperkuat akses, bukan membangun institusi baru,” tambahnya.
Ia mengingatkan bahwa pekerjaan rumah perlindungan sosial masih menumpuk, DTKS yang belum akurat, Puskesos dan SLRT yang belum merata dan banyak tidak aktif, layanan rehabilitasi disabilitas yang minim, hingga LKS yang hidup-mati tanpa kepastian.
Rudi menyampaikan lima rekomendasi untuk pemerintah: mengembalikan pendirian sekolah Rakyat dan Garuda ke Kemendikdasmen, memfokuskan Kemensos pada mandat perlindungan sosial, membangun arsitektur pelayanan sosial lintas K/L, memperkuat dan memperbanyak SLRT/Puskesos, serta merancang skema satu pintu akses pendidikan bagi anak miskin lewat SLRT atau Puskesos.
Ia pun mengajak Pemerintah menggandeng DNIKS dan komunitas sosial untuk merumuskan tata kelola kesejahteraan sosial yang lebih terintegrasi dan adil.
Baca juga: Sekolah Garuda Inisiasi Prabowo Siapkan Siswa Indonesia Tembus Kampus Dunia
