Channel9.id-Bogor. Mendagri sekaligus Kepala BNPP Tito Karnavian menegaskan komitmen pemerintah untuk mempercepat pemerataan pembangunan di wilayah perbatasan. Pesan itu disampaikan dalam Rakor Perencanaan dan Pengendalian Pengelolaan Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan 2025 di Bogor, Selasa (18/11/2025).
“Kita ketahui bahwa masalah perbatasan ini menjadi atensi dari pimpinan negara, dari awal sampai Presiden Prabowo,” kata Tito.
Ia menyebut Presiden Prabowo menempatkan penguatan pertahanan dan pembangunan dari pinggiran sebagai prioritas nasional. Tito menilai pembangunan dari desa dan wilayah perbatasan menjadi kunci pemerataan ekonomi dan penurunan kemiskinan.
Menurut Tito, kawasan perbatasan punya potensi strategis dari sisi ekonomi dan keamanan yang belum dimanfaatkan optimal. Ia menyoroti peluang Indonesia memanfaatkan posisi geografis di jalur perdagangan internasional seperti Selat Malaka, yang selama ini lebih dulu dimaksimalkan Singapura dan Malaysia. Tito menyebut Indonesia perlu membangun Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) yang terhubung jalur logistik internasional.
Selain potensi ekonomi, Tito menegaskan pentingnya meningkatkan kesejahteraan masyarakat perbatasan sebagai bagian dari sistem pertahanan nasional. Menurutnya, masyarakat yang sejahtera menjadi “buffer zone” yang efektif dalam menjaga kedaulatan tanpa selalu mengandalkan kekuatan militer.
Tito juga memaparkan tiga tugas besar BNPP: penyelesaian sengketa batas, pembangunan Pos Lintas Batas Negara (PLBN), dan pengembangan kawasan perbatasan. Saat ini, 15 PLBN sudah beroperasi dan 11 lainnya sedang disiapkan. Ia meminta kepala daerah menginventarisasi kebutuhan pembangunan seperti dermaga, cold storage, hingga jalan penghubung untuk diajukan ke BNPP agar bisa dikaji dengan kementerian/lembaga terkait.
“Kita menggunakan metode bottom up,” ujar Tito, seraya menegaskan bahwa pemerintah pusat perlu hadir karena kapasitas fiskal daerah perbatasan terbatas.
Tito mengajak seluruh pihak memperkuat koordinasi agar pembangunan perbatasan berjalan tepat sasaran. Ia yakin masyarakat perbatasan harus merasakan keadilan dan tidak dianggap warga negara kelas dua.
Menko Polhukam yang juga Ketua Pengarah BNPP, Djamari Chaniago, menambahkan bahwa tugas BNPP membutuhkan dukungan lintas kementerian/lembaga dan pemerintah daerah. Ia meminta setiap K/L menyiapkan program pengelolaan batas wilayah dan kawasan perbatasan sesuai arah kebijakan dalam rencana induk yang sedang disusun BNPP.
Rakor yang turut dihadiri pejabat BNPP, para gubernur, bupati/wali kota, dan kepala badan pengelola perbatasan daerah itu menjadi momentum penyusunan arah pembangunan kawasan perbatasan yang selaras dengan visi nasional 2025–2029.
Baca juga: Mendagri Tito Hadiri Peluncuran Program Digitalisasi Pembelajaran untuk Indonesia Cerdas
