Nasional

Mendagri Tito Minta Kepala Daerah Siaga Hadapi Bencana Hidrometeorologi

Channel9.id-Bogor. Mendagri Tito Karnavian meminta seluruh kepala daerah meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi potensi bencana hidrometeorologi yang diprediksi meningkat dalam beberapa hari ke depan. Instruksi itu disampaikan Tito usai Rakorendal Pengelolaan Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan 2025 di Bogor, Selasa (18/11/2025).

Tito mengatakan ia menerima arahan dari Presiden Prabowo Subianto melalui Mensesneg untuk memastikan seluruh daerah siap merespons risiko bencana, terutama longsor dan banjir. “Tadi malam saya mendapatkan arahan dari Bapak Presiden khusus untuk menghadapi bencana hidrometeorologi,” ujarnya.

Ia menyoroti longsor di Banjarnegara dan Cilacap yang menyebabkan korban jiwa dan akses jalan terputus. Tito mengaku sudah berkomunikasi dengan Kepala BMKG dan Menko PMK Pratikno yang pagi ini bergerak menuju Banjarnegara untuk meninjau langsung kondisi lapangan.

Menurut laporan BMKG, curah hujan di wilayah selatan Jawa berada pada level tinggi. Tito diminta Presiden segera berkoordinasi dengan para kepala daerah untuk memetakan titik rawan longsor dan menyiapkan langkah pencegahan. “Melakukan aksi pencegahan agar bisa terjadi mitigasi bencana kalau terjadi bencana,” katanya.

Tito menegaskan pentingnya mitigasi, termasuk kemungkinan relokasi warga dari kawasan rawan. Ia juga menginstruksikan kepala daerah menggelar apel kesiapsiagaan bersama BPBD, TNI, Polri, dan unsur lain untuk memastikan koordinasi berjalan baik. Dalam waktu dekat, ia akan memimpin rapat virtual dengan seluruh kepala daerah dan Kepala BMKG untuk menyampaikan detail wilayah berisiko tinggi.

Ia menambahkan BMKG tengah melakukan modifikasi cuaca dengan menabur garam di wilayah selatan Jawa guna mengurangi intensitas hujan. Tito juga meminta media massa ikut menyebarkan pesan kewaspadaan agar daerah bergerak cepat.

Soroti Potensi Ekonomi Perbatasan, Mendagri: “Indonesia Harus Manfaatkan Posisi Strategis”“Potensi bencana hidrometeorologi cukup tinggi. Jangan sampai sudah terjadi baru kita berbuat. Kepala daerah harus bergerak duluan,” tegasnya.

Baca juga:

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

  +  18  =  25