Channel9.id – Jakarta. Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengaku ditanya oleh Presiden Prabowo Subianto tentang alasan dana milik pemerintah daerah (pemda) sebesar Rp203 triliun masih mengendap di bank.
Hal itu ditanyakan Prabowo kepada Tito saat rapat terbatas (ratas) di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (24/11/2025).
“Beliau tanya kenapa masih ada daerah-daerah yang simpan di bank? Ada totalnya lebih kurang Rp 203 triliun dari seluruh gabungan provinsi, kabupaten, kota,” kata Tito, usai bertemu Prabowo di Istana, Senin malam.
Tito menjelaskan, salah satu penyebab lambatnya penyerapan anggaran karena banyak kepala daerah yang baru dilantik pada 20 Februari 2025. Sehingga, mereka masih menyusun struktur organisasi, termasuk penunjukan kepala dinas dan sekretaris daerah.
“Kepala-kepala daerah ini banyak yang dilantiknya kan 20 Februari 2025. Mereka lagi nyusun, dalam tanda petik, kabinetnya lah, kepala dinas, sekda, dan lain-lain, itu membuat perlambatan,” katanya.
Alasan lain, kata Tito, yaitu soal kesiapan pemda untuk membayar kontrak pekerjaan pada akhir tahun serta memastikan tersedianya dana untuk gaji pegawai dan biaya operasional pada Januari 2026.
“Kemudian daerah-daerah juga mempersiapkan anggaran untuk membayar kontrak akhir tahun. Setelah itu mereka juga harus persiapkan anggaran untuk membayar gaji dan biaya operasional di bulan Januari 2026,” ujarnya.
Menurut Tito, hal ini berbeda dengan kementerian dan lembaga di pemerintah pusat, yang diurus langsung oleh Kementerian Keuangan (Kemenkeu).
“Kalau daerah tidak, dia akan membayar sendiri. Memang ada dana transfer pusat, tapi juga dia harus persiapan. Kalau dana transfer pusat terlambat datang, maka dia bisa cover, gaji kan tidak boleh ditunda,” tuturnya.
Dalam rapat tersebut, Tito juga melaporkan kepada Prabowo soal realisasi anggaran daerah per 23 November 2025. Tito mengungkapkan, rata-rata realisasi belanja di 38 provinsi baru mencapai 68 persen.
“Daerah-daerah ini pendapatannya sudah mencapai 83 persen. Targetnya di angka di atas 90 persen pendapatan. Kemudian belanjanya di angka lebih kurang 68 persen. Kita mendorong tentunya belanjanya ya di atas 75 persen, 80 persen, lah, supaya uang beredar di masyarakat,” ucap dia.
HT
