Nasional

Kemendagri Sisir Papua Pegunungan, Pacu Serapan APBD 2025

Channel9.id- Jayawijaya. Kemendagri turun langsung ke Papua Pegunungan untuk memonitor percepatan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025. Langkah ini jadi sinyal kuat komitmen pemerintah pusat mendorong pertumbuhan ekonomi dan pelayanan publik di wilayah tersebut.

Direktur Perencanaan Anggaran Daerah Kemendagri, Rikie, menyebut rapat monitoring dan evaluasi (monev) digelar untuk menyamakan persepsi dan memperkuat pengawasan tata kelola keuangan daerah. “Pengawasan harus dilakukan tertib, taat regulasi, efisien, efektif, transparan, dan berorientasi pada kemanfaatan masyarakat,” ujarnya dalam rapat hybrid dari Baliem Pilamo Hotel, Jayawijaya, Senin (24/11/2025).

Kemendagri menyoroti capaian realisasi APBD Papua Pegunungan per 24 November 2025 yang dinilai masih variatif. Pada level provinsi, realisasi pendapatan tercatat 78,20 persen dan belanja 72,00 persen. Pemerintah provinsi menargetkan pendapatan 95 persen dan belanja 93 persen hingga tutup tahun.

Di tingkat kabupaten, angka serapan menunjukkan perbedaan signifikan. Jayawijaya membukukan realisasi pendapatan 74,77 persen dan belanja 57,56 persen, sementara Lanny Jaya mencapai pendapatan 75 persen dan belanja 74 persen. Mamberamo Tengah mencatat capaian lebih tinggi dengan pendapatan 80,73 persen dan belanja 70,92 persen.

Kabupaten Nduga melaporkan pendapatan 72,05 persen dan belanja 76,48 persen, sedangkan Pegunungan Bintang mencapai 77,71 persen untuk pendapatan dan 67,99 persen untuk belanja. Tolikara berada pada posisi pendapatan 74,91 persen dan belanja 59,26 persen. Adapun Yalimo mencatat pendapatan 74 persen dan belanja 75 persen, sementara Yahukimo menorehkan pendapatan 81,04 persen dan belanja 76,06 persen.

Kemendagri menegaskan monev dilakukan tidak hanya pada daerah dengan serapan rendah, tetapi juga daerah berprestasi yang dapat dijadikan contoh praktik baik. Melalui evaluasi ini, pemerintah pusat mendorong kabupaten/kota segera menyelesaikan hambatan teknis maupun administratif demi mengejar target akhir tahun.

Baca juga: Kemendagri Siap Gaspol Kawal Program Strategis Nasional

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

27  +    =  33