Channel9.id, Jakarta. Pada Peringatan Hari Disabilitas Internasional di Jakarta, Senin (8/12/2025), Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul menegaskan komitmen pemerintah untuk memperkuat ekosistem inklusif bagi penyandang disabilitas di Indonesia. Acara yang mengusung tema “Meneguhkan Terwujudnya Ekosistem Inklusif untuk Pemberdayaan Disabilitas” itu dibuka secara resmi oleh Mensos yang hadir mewakili panitia dan Partai Gerindra.
Saefulloh menyampaikan rasa bangganya terhadap kepedulian para tokoh, khususnya Hashim Djojohadikusumo, yang selama ini konsisten memperjuangkan perlindungan dan kesejahteraan penyandang disabilitas.
“Pada dasarnya, tugas saya adalah membantu Presiden menerjemahkan dan mengeksekusi Asta Cita agar Kementerian Sosial benar-benar berdampak di tengah masyarakat. Presiden sangat menaruh perhatian kepada kelompok rentan, khususnya penyandang disabilitas,” ujarnya.
Mensos menegaskan bahwa arah kebijakan sosial pemerintah merujuk pada Pasal 34 UUD 1945 yang mengamanatkan negara untuk memelihara fakir miskin dan anak terlantar. Ia menjelaskan cara sederhana memahami Asta Cita poin 4 dan 6: Yang berada “di atas” harus dijaga, yang berada “di tengah” difasilitasi, yang berada “di bawah” harus diberi afirmasi dan dibela agar naik kelas.
Kelompok rentan yang menjadi prioritas termasuk fakir miskin, anak terlantar, perempuan rentan, korban kekerasan, dan penyandang disabilitas.
Saefulloh menegaskan seluruh kebijakan sosial harus melibatkan partisipasi langsung penyandang disabilitas. “Kebijakan inklusif berarti kebijakan harus berpihak pada masyarakat, mudah diimplementasikan, dan tidak mendiskriminasi,” katanya.
Ia juga mengapresiasi komitmen pemerintah dan dunia usaha: BUMN wajib mengalokasikan 2% formasi kerja bagi penyandang disabilitas, sementara sektor swasta minimal 1%.
Pada kegiatan jalan sehat memperingati Hari Disabilitas, para peserta bahkan menggalang dana untuk membantu korban bencana di Sumatra Barat, Sumatra Utara, dan Aceh, yang berhasil mengumpulkan donasi sebesar Rp200 juta.
Mensos mengungkapkan pemerintah sedang memfinalisasi Perpres mengenai konsesi dan insentif bagi penyandang disabilitas, yang kini dibahas lintas-kementerian dan diharapkan dapat terbit sebagai “kado 2026”.
Ia menekankan pentingnya bekerja berbasis data. Sebelumnya, pemerintah tidak memiliki data tunggal. Namun sejak terbitnya Inpres Nomor 4 Tahun 2025, Indonesia resmi memiliki Satu Data Sosial dan Ekonomi Nasional yang dikelola BPS bersama kementerian/lembaga.
Kemensos berperan dalam pemutakhiran data karena mencatat dinamika harian seperti kelahiran, kematian, dan perpindahan. Data tersebut kini mampu menampilkan kondisi penyandang disabilitas secara rinci—baik mental, fisik, sensorik rungu, maupun sensorik netra—termasuk tingkat kesejahteraannya.
Dari pemetaan terbaru, muncul data bahwa: Desil 1 (pengeluaran < Rp600.000/bulan) mencakup sekitar 10% penyandang disabilitas, Disusul desil 2 (pengeluaran < Rp750.000/bulan).
Mereka menjadi prioritas penerima bantuan sosial. Dari total sekitar 15 juta penyandang disabilitas, sekitar 6 juta orang membutuhkan bantuan segera.
Tahun ini, Kemensos mulai menerbitkan Data Nasional/Kartu Penyandang Disabilitas. Sudah lebih dari satu juta kartu diterbitkan dan jumlah tersebut akan ditingkatkan tahun depan agar penyandang disabilitas memiliki identitas yang jelas untuk mengakses layanan.
Hingga akhir tahun ini, penyandang disabilitas yang telah menerima intervensi antara lain melalui:
Bantuan Komplementer Harian (KH),
Bantuan sembako,
Iuran BPJS Kesehatan,
Program ATENSI,
Makanan bergizi gratis,
Program pemberdayaan sosial yang telah menjangkau 1.471 penerima, belum termasuk intervensi dari kementerian lain.
