Channel9.id-Jakarta. Mendagri Tito Karnavian meminta pemerintah daerah (Pemda) tancap gas mengejar realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) menjelang tutup tahun. Menurutnya, belanja pemerintah menjadi salah satu kunci utama dalam mendorong pertumbuhan ekonomi.
“Target pendapatan tentunya diharapkan bisa 100 persen atau mendekati itu. Kemudian belanja juga diharapkan bisa didorong tinggi,” ujar Tito dalam Rapat Evaluasi Realisasi APBD Tahun 2025 yang digelar secara virtual dari Kantor Pusat Kemendagri, Jakarta, Rabu (24/12/2025).
Tito menekankan, tingginya belanja pemerintah akan meningkatkan peredaran uang di masyarakat sehingga daya beli dan konsumsi rumah tangga ikut menguat. Konsumsi rumah tangga, kata dia, merupakan kontributor besar bagi pertumbuhan ekonomi nasional. Selain itu, belanja pemerintah juga berperan sebagai stimulus bagi sektor swasta.
Ia menambahkan, sektor swasta termasuk UMKM menjadi faktor penting dalam menjaga laju ekonomi daerah. “Daerah yang swastanya hidup itu pasti pertumbuhan ekonominya akan tinggi, dan kemudian PAD-nya juga akan bisa bertambah,” jelasnya.
Berdasarkan data per 30 November 2025, total realisasi pendapatan seluruh provinsi, kabupaten, dan kota tercatat sebesar Rp1.200 triliun atau 88,35 persen. Sementara realisasi belanja mencapai Rp1.082 triliun atau 75,43 persen.
Tito berharap capaian tersebut terus meningkat hingga akhir Desember. Ia membandingkan dengan realisasi per 31 Desember 2024, di mana pendapatan daerah mencapai Rp1.367 triliun atau 97,29 persen, sementara belanja menembus Rp1.365 triliun atau 91,72 persen. “Mudah-mudahan saja di akhir Desember nanti angkanya lebih baik lagi, lebih tinggi,” ujarnya.
Dalam kesempatan itu, Tito juga membeberkan daftar daerah dengan realisasi APBD tertinggi dan terendah, baik di tingkat provinsi, kabupaten, maupun kota. Ia mengapresiasi daerah yang mampu mencatatkan realisasi tinggi sekaligus mengingatkan daerah dengan realisasi rendah agar segera melakukan percepatan.
Menurutnya, percepatan realisasi APBD tidak hanya berdampak pada kinerja fiskal daerah, tetapi juga langsung dirasakan masyarakat melalui meningkatnya aktivitas ekonomi dan pelayanan publik.
Baca juga: Jelang Akhir Tahun, Sekjen Kemendagri Pacu Pemda Percepat Realisasi APBD 2025
