Oleh: Ferdy Hasiman*
Channel9.id-Jakarta. Presiden Joko Widodo (Jokowi) adalah salah satu Presiden yang paling sering melakukan kunjungan kenegaraan ke Papua di bandingkan Presiden-presiden sebelumnya. Sejak dilantik tahun 2014 silam, Presiden Jokowi sudah 12 kali berkunjung ke tanah Papua sampai tahun 2019. Kunjungan seperti ini tidak pernah dilakukan presiden sebelumnya. Kami mencatat kunjungan Presiden ke Papua terhitung; Desember 2014, Mei 2015, Desember 2015, April 2016 dan Oktober 2016. Kunjungan Jokowi ke Papua ini menunjukan sebuah makna yang sangat mendalam. Kehadiran langsung Jokowi ke Papua menunjukan besarnya perhatian Presiden terhadap rakyat Papua.
Kita semua sadar, mengurai benang kusut masalah Papua tidak bisa dilakukan dalam sekejap, butuh proses panjang, karena kompleksitas, sejarah, latar belakang historis yang membuat Papua menjadi sangat sumir. Namun, kehadiran Presiden di Papua apalagi dengan intensitas yang sering, membuat rakyat Papua merasa di perhatikan, merasa disentuh dan merasakan ada negara yang sedang mengurus nasib rakyat Papua.
Kehadiran Presiden di Papua menunjukkan tanggung jawabnya begitu besar terhadap rakyat Papua. Dia harus bertanggung jawab mengangkat warga Papua dari kemiskinan, kemelaratan, ketertinggalan pembangunan, eksploitasi dan membela rakyat Papua yang sering menjadi korban penindasan dan HAK Asasi Manusia.
Barangkali ada orang yang menanggap bahwa kehadiran Presiden yang sering berulang di Papua memiliki intensi politik pencitraan. Namun, jika melihat secara cermat, konstituen di Papua tidak terlalu besar dibandingkan Jawa Barat dan Jawa Timur yang memiliki akumulasi suara di atas 20 juta pemilih. Jadi hitung-hitungan seperti itu tak laku. Bagi kami kehadiran Presiden sudah menunjukan ketulusan Presiden yang ingin berjuang mengubah hidup orang-orang Papua. Perubahan pertama, tentu harus melalui perubahan fisik.
Presiden Jokowi sudah melakukan dan memulai beberapa proyek ambisius untuk membangun Papua. Jokowi sudah meresmikan pembangunan Pasar Mama-Mama, di kota Jayapura. Pembangunan pasar bagi Mama-Mama Papua ini merupakan bagian dari Program Nawacita Presiden Joko Widodo dan komitmen Pemerintah untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat Indonesia khususnya para pedagang tradisional.
Groundbreaking pasar ini dilakukan oleh Presiden Joko Widodo tanggal 30 April 2016 silam. Pasar yang berdiri di atas lahan seluas 2.400 meter persegi ini didesain menjadi pasar semi modern dengan 4 (empat) lantai ditambah satu lantai mezzanine yang antara lain terdiri dari pasar basah, pasar kering, pasar cinderamata, ruang pelatihan, dan lain-lain.
Papua menyimpan banyak potensi sumber daya alam dan manusia yang dapat membawa provinsi tersebut melompat maju. Namun, kondisi alamnya yang bergunung dan berbukit menyulitkan mobilitas dan akselerasi kemajuan. Belum terciptanya konektivitas di Papua, mengakibatkan mahalnya biaya transportasi dan logistik di wilayah itu.
Namun demikian, tidak ada jalan lain, jika ingin meningkatkan kesejahteraan masyarakat Papua, infrastruktur harus dibangun di berbagai tempat. Mulai dari jalan, jembatan, pelabuhan, bandar udara hingga pasar. Sebab, potensi Papua baru bisa berbuah jika kegiatan ekonomi di wilayah tersebut, dapat berlangsung secara efektif dan efisien, dari hulu hingga ke hilir – jika ada infrastruktur yang terkoneksi.
Salah satu proyek infrastruktur penting yang sedang dibangun di Papua, di Kota Jayapura, adalah Jembatan Holtekamp di Teluk Youtefa. Jembatan ini menghubungkan antara kota-kota di sekitar Jayapura dengan Distrik Muara Tami. Empat distrik lain yang akan terhubung dengan Distrik Muara Tami adalah Jayapura Utara, Jayapura Selatan, Heram, dan Abepura.
Memiliki panjang 732 meter, jembatan Holtekamp dibangun dengan dana APBN (untuk konstruksi utama sepanjang 433 meter) serta APBD provinsi dan kota (untuk kedua sisi jembatan) dengan total biaya sebesar Rp1,5 triliun.
Keunggulan jembatan yang diperkirakan akan berfungsi sepenuhnya tahun 2018 ini adalah karena konstruksinya dibangun menggunakan kerangka baja pilihan dengan bentuk melengkung yang sangat kuat – sehingga bisa menjadi landmark kebanggaan Kota Jayapura. Tiang-tiang pancangnya sengaja dibuat fleksibel, bisa bergerak ke berbagai arah maksimal hingga 80 sentimeter – sehingga bisa menahan gempa dan bertahan hingga .1000 tahun. Teluk Youtefa memang merupakan jalur gempa yang cukup rawan.
Selain soal konstruksi, dampak sosial-ekonomi yang dihasilkan oleh jembatan ini telah diperhitungkan dengan matang oleh pemerintah. Wilayah pusat kota Jayapura, saat ini sudah sulit untuk dikembangkan karena keterbatasan lahan dan berbatasan dengan bukit-bukit terjal dan laut. Dengan adanya jembatan Holtekamp, pusat kota Jayapura akan terhubung dengan wilayah dataran yang lebih luas di Muara Tami, dengan penduduk yang kepadatannya masih rendah. Artinya, potensi pengembangannya masih sangat besar untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan di wilayah itu.
Jarak pusat kota ke Muara Tami, tanpa melalui jembatan, bisa mencapai 50 kilometer dengan waktu tempuh sekitar 2,5 jam karena harus mengitari teluk. Namun dengan adanya jembatan ini, jaraknya bisa dipangkas menjadi hanya 33 kilometer dengan waktu tempuh 1,5 jam. Wilayah dataran tersebut, khususnya Pantai Hamadi, juga memiliki potensi pariwisata yang tinggi karena pantainya dikelilingi oleh bentangan pasir putih yang bersih.
Presiden Jokowi juga mendorong kelistrikan Papua. Sampai saat ini, rasio elektrifikasi di Papua terendah di seluruh Indonesia atau mencapai angka 47 persen, artinya masih terdapat 53 persen penduduk Papua belum menikmati listrik. Ini tentu sangat ironis. Daerah kaya sumber daya alam, tetapi masyarakat tak mendapat penerangan listrik selama bertahun. Padahal, proyek-proyek minyak dan gas besar banyak berasal dari Papua. Proyek BP Tangguh di Teluk Bintuni misalnya, adalah penghasil gas terbesar di Indonesia, selain blok Mahakam di Kalimantan Timur
BP Tangguh telah mendantangani pembiayaan proyek gas alam cair (LNG) Tangguh Train 3 dengan Bank Mandiri Tbk., Bank Negara Indonesia Tbk, Bank Rakyat Indonesia Tbk dan PT. Indonesia Infrastructure Finance tahun 2016. Total fasilitas pinjaman senilai US$3,745 miliar atau sekitar Rp 50,557 triliun. Proyek pengembangan Tangguh akan menambahkan satu fasilitas proses LNG baru (Train 3) dan tambahan kapasitas produksi sebesar 3,8 juta ton per tahun (mtpa). Dengan tambahan itu, kapasitas total kilang LNG Tangguh menjadi 11,4 mtpa. Proyek ini juga akan menambahkan dua anjungan lepas pantai, 13 sumur produksi baru, dermaga pemuatan LNG baru, dan infrastruktur pendukung lainnya.
Proyek ini juga akan menjadi bagian penting dalam pemenuhan kebutuhan energi Indonesia yang kian meningkat, melalui penjualan 75% dari produksi LNG tahunan Train 3 kepada PT. PLN (Persero) guna mendukung program pemerintah 35.000 megawatt (MW). Selain itu, proyek akan memenuhi kebutuhan gas bagi kelistrikan Provinsi Papua Barat hingga 20 juta kaki kubik (mmscfd).
Sisa volume produksi telah dikontrak oleh Kansai Electric Power Company dari Jepang sebagai pembeli utama lain untuk Train 3. Jika melihat potensi itu saja, tak masuk akal sebenarnya jika Papua kekurangan listrik. Masih banyak lapangan-lapangan migas di Papua yang dikelola perusahaan-perusahaan besar, seperti Pertamina, Petrobras dan CNOOC.
Untuk mengatasi kekurangan listrik di Papua, Jokowi meresmikan enam proyek pembangunan pembangkit listrik di Papua. Keenamnya ialah Pembangkit Listrik Tenaga Air Orya Genyem 2 x 10 MW, Pembangkit Listrik Tenaga Mini Hidro Prafi 2 x 1,25 MW, Saluran Udara Tegangan Tinggi 70 kilo Volt Genyem-Waena-Jayapura sepanjang 174,6 kilometer sirkit, Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) 70 kilo Volt Holtekamp-Jayapura sepanjang 43,4 kilometer sirkit, Gardu Induk Waena-Sentani 20 Mega Volt Ampere, dan Gardu Induk Jayapura 20 Mega Volt Ampere.
Pembenahan infrastruktur publik menjadi perhatian utama pemerintahan Jokowi selama beberapa tahun ini. Jalan Trans Papua adalah proyek prestisius Presiden Jokowi di Papua dan Papua Barat. Medan yang berat dan situasi keamanan yang kadang rawan, membuat Kementerian PUPR melibatkan TNI dalam proyek yang bertujuan memicu kemakmuran rakyat Bumi Cenderawasih tersebut.
Selama periode tahun 2015-2017, Kementerian PUPR telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp18,54 triliun untuk pembangunan jalan dan jembatan di Provinsi Papua dan Papua Barat. Jalan Trans Papua dan Jalan Lintas Perbatasan Papua sepanjang 4.357 km diharapkan rampung pada tahun 2018.
Jalan sepanjang itu memiliki 7 segmen tahapan pembangunan, yaitu Jayapura-Wamena-Mulia, Jayapura-Sarmi, Jayapura-Hamadi-Holtekamp-Perbatasan Papua Nugini, Merauke-Waropko, Timika-Mapurujaya-Pomako, Nabire-Waghete-Enarotali, dan Serui-Menawi-Subeba. Jalan berlokasi di Papua Barat adalah ruas Manowari-Sorong, Manokwari-Bintuni, Fakfak-Hurimber-Bomberay, dan Sorong-Mega. Mengutip situs PU, jalan ini diharapkan akan membuka kawasan yang terisolasi, menekan kemahalan harga, dan meningkatkan konektivitas antarwilayah di Papua.
Jokowi juga membangun Bandara Nop Goliat Dekai, Yahukimo, Papua. Bandara ini dibangun di atas lahan seluas 230 hektar. Pembangunannya dilakukan dari tahun 2004-2010 dengan anggaran sebesar Rp321 miliar dan diresmikan oleh Presiden Jokowi pada tanggal 18 Oktober 2016. Bandara tersebut dibangun untuk menjadi pusat distribusi logistik wilayah Pegunungan Papua, serta mendukung mobilitas orang dan barang.
Bandara Nop Goliat Dekai ini memiliki landasan pacu sepanjang 1.950 meter dan sudah dapat dilalui oleh pesawat jenis ATR 72 dan akan terus dikembangkan sehingga bisa didarati oleh pesawat berbadan lebar jenis Boeing 737.
Masih ada lagi bandara Wamena, Papua. Bandar udara ini terletak di Wamena, Kabupaten Jayawijaya, Papua. Bandara ini memiliki ukuran landasan pacu 1.825 m x 30 m dan akan terus dikembangakan dan diperpanjang menjadi 2.600 by 40 meter (8.530 × 131 ft).Di Jayawijaya, bandara ini menjadi penghubung utama wilayah Jayawijaya dengan Jayapura dan kabupaten pemekaran lainnya di Papua seperti Kabupaten Lanny Jaya hingga Tolikara.
Bandara ini memerlukan anggaran Rp200 miliar untuk renovasi. Bandara yang semula berupa “bedeng” ini sekarang sudah menjelma menjadi bandara yang cantik, dilengkapi dengan fasilitas toilet dan ruangan ber-AC. Selain itu ada bandara Utarom Kaimana, Papua Barat. Bandar Udara Utarom dikenal juga dengan nama Bandar Udara Kaimana, adalah sebuah bandara udara yang melayani daerah Kaimana, Papua Barat. Bandara ini terletak sekitar 15 km dari Kabupaten Kaimana.
Bandara ini berdiri pada ketinggian 6 meter (19 kaki) di atas permukaan laut. Bandara ini memiliki satu landas pacu dengan arah 01/19. Landas pacu tersebut memiliki panjang 2.000 meter dan lebar 45 meter dengan permukaan aspal. Bandara ini diresmikan Jokowi pada tanggal 30 Desember 2015.
Bandara Mopah, Merauke. Bandara Udara Internasional Mopah adalah bandara udara yang terletak di Kota Merauke, Papua. Bandara Mopah ini dibangun pada 1943 dibawah naungan Kemenhub dan dikhususkan untuk keperluan darurat perang dalam hal ini TNI AU. Bandara ini mulai dikembangkan lagi pembangunannya di tahun 2015 dan terus mengalami peningkatan kapasitas dibagian area udara (airside) seperti runaway hingga apron. Kini, bandara tersebut melayani penerbangan ke Jayapura, Timika, Makassar, Surabaya, serta Jakarta. Dengan panjang landasan 2.250 meter, bandara ini bisa didarati oleh pesawat Boeing 737.
Sejumlah pembangunan ini diarahkan pada upaya penurunan kesenjangan di wilayah Papua, khususnya wilayah pegunungan dan pesisir pantai. Pembangunan Papua juga dilakukan untuk mendukung upaya mewujudkan pusat pengembangan wilayah berbasis kampung masyarakat adat dengan didukung prasarana dan sarana yang handal. Semua itu dia lakukan karena cinta Papua. Jokowi ingin agar warga Papua merasakan sentuhan tangan negara dalam pembangunan Papua.
Peneliti Pada Alpha Research database & Penulis Buku Freeport : Bisnis Orang Kuat Vs Kedaulatan Negara*
