Nasional

Pulihkan Desa Pascabencana, Kemendagri Kirim 1.054 Praja IPDN ke Aceh

Channel9.id-Jakarta. Kemendagri akan mengirim 1.054 praja Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) ke wilayah terdampak bencana terberat di Sumatera. Para praja dijadwalkan mulai bertugas di Kabupaten Aceh Tamiang dan Aceh Utara pada 3 Januari 2026 untuk mempercepat pemulihan pemerintahan desa pascabanjir.

Hal tersebut disampaikan Mendagri Tito Karnavian dalam Konferensi Pers Pemulihan dan Rencana Strategis Pascabencana Jelang Akhir Tahun di Posko Terpadu Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta, Senin (29/12/2025).

Tito menjelaskan, para praja IPDN akan ditugaskan membantu pembersihan wilayah terdampak sekaligus menghidupkan kembali fungsi pemerintahan desa yang lumpuh akibat bencana. Ia menyebut Aceh Tamiang dan Aceh Utara menjadi wilayah dengan dampak terparah.

“Dari total 22 desa yang hilang akibat banjir di tiga provinsi di Sumatera, 13 di antaranya berada di Aceh Tamiang dan Aceh Utara,” ujar Tito.

Selain desa yang hilang, dampak juga terjadi pada fasilitas pemerintahan desa. Dari total 1.580 kantor desa terdampak di tiga provinsi, sebanyak 1.455 kantor desa berada di Aceh. Kondisi ini membuat pelayanan dasar kepada masyarakat sempat terhenti.

“Tugas praja IPDN ini ada dua. Pertama membantu pembersihan wilayah terdampak. Kedua menghidupkan kembali pemerintahan desa,” jelas Tito.

Penugasan praja IPDN tersebut dirancang dengan skema menyerupai kuliah kerja nyata (KKN), sehingga para praja dapat terjun langsung membantu masyarakat sekaligus mempercepat pemulihan tata kelola pemerintahan desa.

Dalam kesempatan yang sama, Tito juga menyampaikan bahwa Kemendagri telah mengerahkan tim untuk memulihkan layanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil (Dukcapil) di wilayah terdampak bencana. Langkah ini dilakukan menyusul banyaknya dokumen kependudukan warga yang hilang akibat banjir dan longsor.

Hingga saat ini, Ditjen Dukcapil Kemendagri telah merestorasi 63.230 dokumen kependudukan, meliputi KTP-el, Kartu Keluarga, akta kelahiran, dan akta kematian. Layanan tersebut diberikan secara gratis.

“Sejak 25 November kami mengirimkan sembilan tim Dukcapil. Ada tiga daerah yang sempat tidak berjalan layanan Dukcapilnya, yakni Aceh Tamiang, Aceh Timur, dan Kota Langsa,” tutur Tito.

Baca juga: Mendagri Tito Minta Pemda Ngebut Data Rumah Rusak Pascabencana di Sumatera

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

9  +  1  =