Channel9.id, Jakarta. Pemerintah memilih bersikap hati-hati dan menahan diri dari langkah antisipasi khusus di tengah eskalasi politik dan keamanan di Venezuela, menyusul penangkapan Presiden Nicolás Maduro oleh Amerika Serikat. Penilaian sementara pemerintah menyebut dampak terhadap kepentingan ekonomi Indonesia masih terbatas.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan hingga kini tidak ada aset milik Indonesia di Venezuela yang terdampak langsung oleh perkembangan tersebut. Dengan kondisi itu, pemerintah menilai belum perlu menyiapkan respons luar biasa dalam waktu dekat.
“Tidak ada aset. Kita tidak ada aset,” ujar Airlangga singkat saat ditemui di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (5/1/2026), sebelum menghadiri pertemuan dengan Presiden Prabowo Subianto.
Alih-alih aset fisik, perhatian pemerintah saat ini justru tertuju pada pergerakan harga minyak dunia, yang dinilai menjadi kanal utama dampak lanjutan dari konflik geopolitik di Venezuela. Airlangga menyebut pemerintah masih memantau perkembangan pasar energi global untuk melihat potensi tekanan lanjutan terhadap perekonomian nasional.
“Yang utama berpengaruh itu harga minyak. Tapi sejauh ini belum ada gejolak signifikan. Harga minyak relatif masih rendah, sekitar US$63 per barel,” katanya.
Terkait kerja sama bilateral, khususnya nota kesepahaman (MoU) di sektor energi yang melibatkan Pertamina, Airlangga mengakui peluang penyesuaian terbuka seiring pergantian pemerintahan di Venezuela. Namun, hingga kini pemerintah belum melihat adanya perubahan konkret terhadap kepentingan Indonesia maupun anak usaha Pertamina di negara tersebut.
“Kita belum melihat adanya perubahan,” ujarnya.
Sejalan dengan sikap tersebut, pemerintah belum menyiapkan langkah mitigasi khusus dan memilih melanjutkan pemantauan situasi secara berkala. “Nanti kita monitor saja,” tambah Airlangga.
Sikap serupa disampaikan PT Pertamina Internasional Eksplorasi dan Produksi (PIEP). Perusahaan menyatakan bahwa aset dan operasional Maurel & Prom (M&P) di Venezuela masih berjalan normal, termasuk keselamatan staf. PIEP merupakan pemegang saham mayoritas M&P dengan kepemilikan 71,09 persen.
Manajemen PIEP menyebut pemantauan intensif terus dilakukan, termasuk koordinasi dengan Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Caracas sebagai langkah kehati-hatian. “Berdasarkan pemantauan yang dilakukan, hingga saat ini tidak terdapat dampak terhadap aset dan staf M&P di Venezuela,” ujar manajemen dalam keterangan resmi.
Sebagai informasi, Venezuela kembali menjadi pusat perhatian global setelah Presiden AS Donald Trump mengumumkan operasi militer di Caracas dan mengklaim telah menangkap Presiden Nicolás Maduro pada Sabtu (3/1/2026). Perkembangan tersebut masih terus dipantau berbagai negara, termasuk Indonesia, terutama dari sisi stabilitas energi global.
