Channel9.id – Jakarta. Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Tomsi Tohir meminta pemerintah pusat dan kementerian terkait mencari terobosan dalam pengelolaan kebijakan Domestic Market Obligation (DMO) minyak goreng.
Tomsi menyoroti data DMO minyak goreng yang dinilainya masih fluktuatif dan berpotensi memengaruhi produksi serta distribusi di dalam negeri. Ia menilai penurunan ekspor akan berdampak langsung pada mengecilnya porsi DMO dan pasokan minyak goreng nasional.
“Kalau ekspor menurun, DMO-nya kecil, maka produksi minyak kita juga menjadi kecil,” kata Tomsi saat memimpin Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Tahun 2026 yang disiarkan melalui kanal Youtube Kemendagri RI, Senin (19/1/2026).
“Rakyat enggak tahu DMO. Yang mereka tahu kita ini negara sawit terbesar, tapi kenapa harga minyak mahal,” imbuhnya.
Tomsi mengusulkan adanya terobosan kebijakan, termasuk kemungkinan skema sementara atau kasbon pasokan dari perusahaan. Skema tersebut dinilai dapat menjadi solusi jangka pendek untuk menjaga stabilitas pasokan menjelang Ramadhan dan Lebaran 2026.
“Kalau memang realisasi DMO kecil, tapi bulan berikutnya besar, kenapa tidak dipikirkan terobosan dulu supaya harga tidak naik?” ucapnya.
“Ini harus kita upayakan demi harga minyak kita murah. Itulah gunanya kita rapat sebagai pejabat,” imbuhnya.
Selain soal DMO, Tomsi juga meminta Bulog lebih aktif mengguyur pasokan ke daerah-daerah yang mengalami kenaikan harga pangan. Distribusi yang merata dinilai penting, terutama di sekitar 85 wilayah yang terdeteksi mengalami gejolak harga beras dan bahan pokok.
Baca juga: Kemendagri Tekankan Ketegasan Kepala Daerah Kendalikan Inflasi Jelang Ramadhan-Lebaran 2026
HT
