Channel9.id-Jakarta. Pemerintah pusat meminta seluruh kepala daerah agar presisi, tepat, dan akurat dalam menyampaikan data kebutuhan pascabencana banjir dan longsor di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Data yang valid dinilai menjadi kunci agar intervensi pemerintah tepat sasaran dan mempercepat rehabilitasi serta rekonstruksi di daerah terdampak.
Hal tersebut disampaikan Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto dalam Rapat Kerja dan Rapat Dengar Pendapat bersama Komisi II DPR RI di Jakarta, Senin (19/1/2026).
Bima menjelaskan, pemerintah pusat telah berdialog langsung dengan daerah terdampak dan menilai penanganan pascabencana harus berbasis perencanaan menyeluruh, mulai dari aspek sosial, ekonomi, hingga penganggaran. Karena itu, kualitas data dari pemerintah daerah (Pemda) menjadi faktor penentu.
“Kami membutuhkan data yang presisi dan akurat agar seluruh intervensi pemerintah bisa tepat sasaran,” ujar Bima.
Ia menambahkan, pemerintah telah membentuk Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Sumatera. Peran aktif kepala daerah dalam menyampaikan data lengkap dan valid dinilai penting agar berbagai program kementerian dan lembaga dapat segera direalisasikan.
Dalam rapat tersebut, Bima juga menyampaikan kebijakan Presiden terkait relaksasi Dana Transfer ke Daerah (TKD) sebesar Rp10,6 triliun bagi seluruh daerah di Aceh, Sumut, dan Sumbar.
“Kami mendorong penyaluran TKD dilakukan di awal tahun agar pemulihan ekonomi daerah bisa dipercepat,” jelasnya.
Selain TKD, pemerintah juga menyiapkan berbagai intervensi lain, seperti bantuan sosial, Dana Tunggu Hunian, pemulihan UMKM, rehabilitasi lahan pertanian, hingga dukungan personel. Kemendagri telah menerjunkan 1.138 praja IPDN dan ASN untuk membantu operasional pelayanan publik di daerah terdampak.
Baca juga: Tito Karnavian Minta Pemda Kebut Data Rumah Rusak Pascabencana
