Oleh: Kemal H Simanjuntak*
Channel9.id-Jakarta. Ada sebuah paradoks yang menyesakkan dalam postur rencana keuangan negara kita menuju tahun 2026. Di satu sisi, meja birokrasi kita sedang sibuk mengasah gunting efisiensi untuk memangkas anggaran Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) sebesar ±Rp4,56 triliun. Di sisi lain, podium diplomasi kita dengan lantang mengumumkan komitmen bantuan sebesar Rp16,7 triliun untuk pembangunan Gaza.
Secara moral, membantu sesama manusia yang terjepit konflik adalah kewajiban luhur. Namun, secara manajerial dan skala prioritas domestik, kebijakan ini memicu pertanyaan fundamental: Apakah kita sedang mencoba memadamkan api di rumah tetangga sementara atap sekolah di rumah sendiri sedang keropos dimakan usia?
Eksploitasi Sektor Pendidikan
Pendidikan adalah sektor yang paling sering menjadi korban kata “efisiensi”. Pemotongan Rp4,56 triliun bukan sekadar deretan angka nol; itu adalah representasi dari ribuan ruang kelas yang batal direhabilitasi, tertundanya peningkatan kesejahteraan guru honorer, hingga melambatnya distribusi akses digital bagi anak-anak di pelosok negeri.
Ketika pemerintah beralasan sedang “bokek” atau harus melakukan pengetatan ikat pinggang (APBN), publik secara wajar akan menilik ke mana arah aliran dana lainnya. Pendidikan adalah investasi jangka panjang yang hasilnya tidak instan, namun pemotongan anggarannya memberikan dampak buruk yang bersifat permanen bagi kualitas sumber daya manusia (SDM) kita di masa depan.
Diplomasi “Cari Muka” atau Kemanusiaan?
Angka Rp16,7 triliun untuk Gaza adalah jumlah yang fantastis—hampir empat kali lipat dari nilai efisiensi yang dipaksakan pada Kemendikdasmen. Komitmen ini memang menempatkan Indonesia sebagai pemain kunci di panggung geopolitik dan memenuhi dahaga solidaritas masyarakat. Namun, kebijakan publik yang sehat seharusnya tidak boleh bersifat zero-sum game, di mana kemajuan diplomasi internasional harus dibayar dengan kemunduran sektor pendidikan dalam negeri.
Ada kesan kuat bahwa pemerintah lebih memilih “citra luar” yang gemerlap ketimbang “pembenahan dalam” yang sunyi dari tepuk tangan dunia. Membantu Gaza adalah kebijakan yang populer secara politik, sementara membangun sistem pendidikan adalah kerja keras yang melelahkan dan seringkali tidak mendatangkan insentif elektoral instan.
Menakar Ulang Nasionalisme Fiskal
Negara memang tidak boleh abai terhadap krisis kemanusiaan global. Namun, konstitusi kita secara tegas mengamanatkan bahwa tujuan utama bernegara adalah “mencerdaskan kehidupan bangsa”. Syarat untuk menjadi penolong yang efektif di mata dunia adalah dengan menjadi bangsa yang kuat di dalam.
Bagaimana kita bisa berkelanjutan membantu bangsa lain jika pondasi pendidikan kita sendiri terus dikurangi kekuatannya atas nama efisiensi? Efisiensi seharusnya dilakukan pada belanja birokrasi yang boros, perjalanan dinas yang tidak perlu, atau proyek mercusuar yang tidak menyentuh rakyat, bukan pada sektor fundamental seperti pendidikan.
Penutup
Angka Rp16,7 triliun vs Rp4,56 triliun adalah potret nyata dari krisis prioritas. Kita tidak boleh terjebak dalam romantisme diplomasi jika harganya adalah pengabaian terhadap nasib anak-anak didik di tanah air. Pemerintah perlu diingatkan kembali bahwa tugas pertama mereka bukan untuk terlihat heroik di mata dunia, melainkan untuk memastikan bahwa setiap anak Indonesia memiliki meja sekolah yang layak dan guru yang sejahtera.
Jangan sampai kita berhasil membangun kembali Gaza, namun gagal membangun masa depan generasi kita sendiri karena “gunting” yang salah sasaran.
Bagaimana menurut Anda, apakah narasi efisiensi ini merupakan strategi politik untuk mengalihkan beban fiskal, atau memang murni karena keterbatasan ruang belanja negara?
*Konsultan Manajemen | GRC Expert | Asesor LSP Tatakelola, Risiko, Kepatuhan (TRK)
Baca juga: Negara Retak Pelan-pelan
