Channel9.id – Jakarta. Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (PDT) Yandri Susanto mengungkap sebanyak 29 desa di Aceh dan Sumatera Utara (Sumut) hilang akibat bencana banjir dan longsor pada akhir November 2025. Desa-desa tersebut dilaporkan berubah fungsi secara fisik akibat pergeseran alur sungai dan timbunan material bencana.
“Nah ini, desa-desanya ada yang menjadi sungai. Jadi banyak desa yang selama ini ada di sempadan sungai, ketika banjir, sungai pindah ke desa itu, Jadi desanya benar-benar hilang,” kata Yandri dalam rapat kerja dengan Komisi V DPR RI, Jakarta, Selasa (27/1/2026).
“Tapi penduduknya, termasuk kepala desanya dan perangkat lainnya tetap ada, mengungsi,” sambungnya.
Yandri menyebutkan berdasarkan data per 12 Januari 2026, 29 desa yang hilang itu tersebar di enam kabupaten/kota. Rinciannya, 21 desa berada di Aceh dan delapan desa lainnya berada di Sumatera Utara.
“Di Aceh ada 21 desa. Ini benar-benar hilang. Ada yang tadi saya bilang ada jadi sungai, ada yang tertimbun lumpur. Jadi sudah desanya sudah enggak ada. Termasuk bangunannya dan sarana-prasarananya sudah enggak ada sama sekali. Di Sumut ada 8 desa. Kemudian di Provinsi Sumbar tidak terdapat desa yang hilang,” kata Yandri.
Pemerintah menyiapkan langkah penanganan desa hilang melalui koordinasi lintas kementerian dan lembaga sesuai Keputusan Presiden Nomor 1 Tahun 2026 dengan Menteri Dalam Negeri sebagai ketua satuan tugas.
Langkah tersebut meliputi pemetaan dan pemutakhiran data desa terdampak, penyusunan perencanaan, serta penyediaan lahan relokasi yang aman dari potensi banjir dan longsor.
“Kelima, rekonstruksi sarana dan prasarana dasar. Ini ada rumah, tentu ada kelengkapannya sarana air bersih, sarana pendidikan, kesehatan, dan lain sebagainya. Pemulihan ekonomi, ini penting di tingkat desa nanti. Ada desa tematik, UMKM, Bumdes, Kopdes dan tentu ada pasar desa,” ujarnya.
Bencana banjir bandang dan longsor secara sporadis menerjang tiga provinsi di Pulau Sumatra pada akhir November 2025. Bencana tersebut berdampak pada 53 kabupaten/kota di Aceh, Sumatera Barat, dan Sumatera Utara.
Berdasarkan data resmi BNPB per Selasa (27/1/2026), jumlah korban tewas mencapai 1.204 orang dengan 111.800 orang masih mengungsi. Sementara itu, korban hilang tercatat sebanyak 140 orang.
Wilayah dengan jumlah korban tewas terbanyak berada di Aceh Utara dengan 246 orang, disusul Kabupaten Agam sebanyak 197 orang. Aceh Utara juga menjadi daerah dengan jumlah pengungsi terbanyak, yakni sekitar 33 ribu orang.
Total rumah yang rusak akibat bencana di tiga provinsi tersebut mencapai 247.949 unit. Seluruh wilayah terdampak tercatat berada di 53 kabupaten/kota.
Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian melaporkan baru satu kabupaten di Aceh yang kembali berjalan normal pascabencana, yakni Kabupaten Aceh Besar. Ia menyebut pemulihan di wilayah Aceh masih membutuhkan kerja ekstra.
“Aceh ini memang perlu kita bekerja lebih keras lagi karena di Aceh ini yang normal baru satu, yaitu Kabupaten Aceh Besar,” kata Tito dalam rapat koordinasi satgas percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana Sumatra di Kantor Kemendagri, Jakarta, Senin (26/1/2026).
Tito menyampaikan masih terdapat delapan daerah di Aceh yang memerlukan perhatian khusus, terutama di wilayah pegunungan seperti Bener Meriah, Gayo Lues, dan Aceh Tengah. Permasalahan utama di daerah tersebut berkaitan dengan jalan longsor atau hilang serta jembatan yang terputus.
“Itu rata-rata permasalahannya adalah jalan yang longsor atau hilang dan jembatan yang putus. Jalan nasional sudah masuk, sudah. Kalau tidak memakai jembatan sementara, dia memakai jalan alternatif dengan terobosan,” ucap dia.
Ia juga melaporkan terdapat 18 daerah terdampak di Aceh, dengan sembilan kabupaten/kota di antaranya mulai mengarah ke kondisi normal. Proses rehabilitasi dan rekonstruksi masih terus berjalan di wilayah lainnya.
HT
