Channel9.id, Jakarta. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas, Rachmat Pambudy, menegaskan bahwa Program Makan Bergizi Gratis (MBG) menjadi salah satu agenda paling krusial dalam pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Menurutnya, meskipun penciptaan lapangan kerja dan pemenuhan gizi sama-sama penting, pelaksanaan MBG dinilai lebih bersifat mendesak.
Rachmat mengungkapkan bahwa dirinya sempat diminta membandingkan urgensi antara program MBG dan pembukaan lapangan pekerjaan. Ia menilai, dalam konteks kondisi sosial saat ini, MBG perlu didahulukan karena berkaitan langsung dengan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat.
“Ketika saya ditanya apakah MBG penting dan dibandingkan dengan lapangan kerja, saya sampaikan bahwa keduanya sama-sama penting, tetapi MBG lebih mendesak untuk segera dijalankan,” ujar Rachmat dalam Prasasti Economic Forum yang digelar di The Ritz-Carlton Pacific Place, Jakarta, Kamis (29/1/2026).
Ia menjelaskan bahwa konsep pemberdayaan melalui penciptaan lapangan kerja memang ideal. Namun, dalam situasi di mana masih banyak masyarakat yang mengalami kelaparan, pemenuhan kebutuhan pangan menjadi prioritas utama. Rachmat mengibaratkan, pemberian alat atau kesempatan bekerja tidak akan efektif apabila kebutuhan dasar belum terpenuhi.
Lebih lanjut, Rachmat menyoroti masih ditemukannya persoalan kelaparan dan keterbatasan akses pendidikan di sejumlah wilayah terpencil di Indonesia. Ia mencontohkan kondisi di mana anak-anak usia SMP dan SMA di daerah tertentu masih mengalami kesulitan membaca dan menulis, sehingga membutuhkan perhatian serius dari pemerintah.
Oleh karena itu, pemerintah saat ini tidak hanya berfokus pada pembangunan infrastruktur fisik, tetapi juga memperkuat infrastruktur sosial. Program MBG, menurut Rachmat, merupakan bagian dari upaya tersebut dan harus dijalankan secara optimal.
Ia menegaskan bahwa pemenuhan gizi masyarakat merupakan elemen penting dalam pembangunan nasional. Rachmat pun mengajak seluruh pihak untuk melihat pembangunan secara lebih luas, tidak terbatas pada infrastruktur fisik semata, tetapi juga mencakup penyelesaian persoalan sosial yang mendasar.
