Channel9.id – Solo. Presiden ke-7 RI, Joko Widodo (Jokowi), buka suara usai namanya turut diungkit dalam kasus dugaan korupsi kuota haji 2024 yang tengah diusut oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Ia tak menampik sempat mengambil kebijakan untuk meminta kuota tambahan haji tahun 2024 kepada Kerajaan Arab Saudi. Setelah itu, ia mengaku menyerahkan kuota tambahan tersebut kepada Kementerian Agama (Kemenag) untuk dikelola.
“Ya, memang itu kebijakan Presiden. Memang itu arahan dari Presiden,” kata Jokowi di Solo, Jawa Tengah, Jumat (30/1/2026).
Jokowi tak mempersoalkan jika namanya disebut-sebut dalam sejumlah kasus korupsi di masa kepemimpinannya. Pasalnya, kasus-kasus korupsi tersebut terjadi di program-program yang muncul dari arahan Presiden.
“Setiap kasus pasti mengaitkan dengan nama saya, karena apapun program kerja menteri pasti dari kebijakan Presiden, pasti dari arahan Presiden, dan juga dari perintah-perintah Presiden,” kata dia.
Meski begitu, Jokowi memastikan semua program tersebut dibuat dengan niat baik. Ia mengaku tak pernah memerintah menterinya untuk korupsi selama menjadi Presiden.
“Tetapi tidak ada yang namanya perintah, tidak ada yang namanya arahan untuk korupsi. Enggak ada,” ucapnya.
Adapun nama Jokowi disebut oleh Menteri Agama periode 2020-2024, Yaqut Cholil Qoumas, dalam sebuah siniar yang tayang di YouTube pada 15 Januari 2026. Yaqut menyebut 20 ribu kuota haji tambahan untuk tahun 2024 diterima langsung oleh Presiden Jokowi, Menteri BUMN Erick Thohir, dan Menpora Dito Ariotedjo.
Dito Ariotedjo memenuhi panggilan KPK untuk diperiksa sebagai saksi terkait kasus dugaan korupsi kuota haji 2024 di Kementerian Agama pada Jumat (23/1/2026).
Dito tiba di Gedung Merah Putih, KPK, Jakarta Selatan, pada pukul 12.49 WIB. Ia terlihat mengenakan kaus berwarna hitam dan dibalut dengan jaket berwarna coklat.
Dito mengatakan, kehadirannya di Gedung KPK untuk diperiksa terkait kasus dugaan korupsi kuota haji khususnya terkait tersangka eks Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas.
“Ya di surat undangannya terkait dengan yang kuota haji tentang tersangka untuk Gus Yaqut dan satu lagi siapa itu,” kata Dito.
Dito mengatakan, keterangannya dibutuhkan KPK karena beredar informasi bahwa dirinya menemani Presiden Ke-7 RI Joko Widodo ke Arab Saudi untuk melobi Pemerintah Arab terkait penambahan kuota haji.
“Ya mungkin kan yang pernah beredar di luar pas ada kunjungan kerja ke Arab Saudi waktu sama Pak Jokowi. Tapi untuk pastinya akan ikuti pemeriksaan,” ujarnya.
HT
