Oleh: Kemal H Simanjuntak*
Channel9.id-Jakarta. Dalam panggung kekuasaan yang penuh hiruk-pikuk, seorang pemimpin tidak pernah benar-benar berdiri sendirian. Ia selalu dikelilingi oleh berbagai lapisan pendukung yang membentuk ekosistem pengambilan keputusan di jantung istana. Namun, jika kita membedahnya dengan lensa sosiologi politik dan manajemen risiko modern, kita akan menemukan sebuah dikotomi yang kontras: pertarungan antara mereka yang hadir sebagai “Sahabat” dan mereka yang datang sebagai “Teman”. Memahami perbedaan watak kedua lingkaran ini bukan sekadar urusan gosip politik, melainkan kunci untuk membaca bagaimana prinsip Governance, Risk, and Compliance (GRC) dijalankan demi masa depan bangsa.
Sahabat sejati dalam lingkaran kekuasaan adalah personifikasi dari pilar Governance atau Tata Kelola yang murni. Mereka biasanya adalah orang-orang yang telah berdiri tegak di sisi Sang Presiden jauh sebelum karpet merah dibentangkan, di masa-masa sulit saat risiko masih jauh lebih besar daripada janji keuntungan. Secara akademis, loyalitas mereka bersifat afektif-ideologis. Mereka tidak melihat Sang Presiden sebagai sekadar atasan atau pintu masuk akses ekonomi, melainkan sebagai pengemban mandat rakyat yang harus dijaga martabatnya. Karena ikatan ini didasari oleh nurani, para sahabat memiliki keberanian intelektual untuk menyampaikan kebenaran yang pahit. Mereka bertindak sebagai sistem peringatan dini, memastikan bahwa setiap kebijakan tetap berada pada rel integritas dan tidak melanggar janji-janji moral kepada publik demi stabilitas jangka panjang.
Sebaliknya, kelompok yang kita sebut sebagai “Teman” sering kali hadir lewat jalur aliansi instrumental yang bersifat teknokratis. Mereka adalah para operator politik, penyedia logistik, atau pemilik jejaring luas yang sangat efektif dalam urusan taktis memenangkan momentum. Kehadiran mereka memang krusial, namun dalam perspektif GRC, kelompok transaksional ini membawa Strategic Risk atau Risiko Strategis yang signifikan. Loyalitas mereka bersifat kontingen, sangat bergantung pada kalkulasi untung-rugi yang dinamis. Dalam ekonomi politik, fenomena ini sering melahirkan moral hazard, di mana mereka cenderung mendorong kebijakan yang tampak indah dan instan secara narasi demi menjaga citra produktif di mata Presiden. Padahal, sering kali kebijakan tersebut keropos secara fondasi dan menyimpan bom waktu yang beban kegagalannya di masa depan sepenuhnya akan ditanggung oleh Sang Presiden, bukan oleh mereka sebagai penyedia skema.
Di tengah kondisi ekonomi yang sedang sakit, perbedaan pendekatan kedua lingkaran ini menjadi garis pembatas antara keselamatan dan keruntuhan. Para sahabat, yang memahami keterbatasan realitas fiskal dan batas kepercayaan publik, biasanya akan menawarkan solusi yang pahit namun realistis. Mereka melakukan penilaian risiko (Risk Assessment) yang jujur karena mereka tidak ingin Sang Presiden terjebak dalam lubang delegitimasi. Sementara itu, para teman yang oportunis justru datang dengan janji-janji yang terlalu indah untuk dipercaya. Mereka menggunakan keahlian mengemas data dan narasi canggih untuk sekadar “membeli waktu” agar keadaan terlihat terkendali. Namun, yang mereka lakukan sesungguhnya bukanlah membangun fondasi, melainkan menunda krisis yang suatu saat bisa meledak hebat.
Masalah kepatuhan atau Compliance pun menjadi taruhan besar. Kelompok transaksional sering kali sangat lihai membuat kebijakan yang secara administratif terlihat patuh pada aturan, namun secara substansi justru menggerus kepercayaan masyarakat (public trust). Jika Sang Presiden lebih banyak menghabiskan waktu mendengar bisikan para “penumpang” yang hanya ingin mengamankan posisi, maka arah kemudi negara akan perlahan bergeser dari pengabdian publik menjadi manajemen kepentingan kelompok. Risiko ini mencapai puncaknya saat pusat gravitasi politik mulai bergeser menuju suksesi masa depan. Aktor transaksional memiliki radar yang sangat tajam untuk mendeteksi ke mana arah angin kemenangan berikutnya. Tanpa ikatan emosional, mereka akan sangat mudah diajak berpindah haluan oleh kekuatan politik lain yang dianggap lebih menjanjikan di masa depan.
Oleh karena itu, Sang Presiden harus bertindak sebagai Chief GRC Officer yang tegas bagi pemerintahannya sendiri. Ia harus mampu membedakan mana masukan yang didasari oleh loyalitas nilai dan mana yang sekadar kalkulasi pragmatis.
Di masa-masa kritis, mendengar suara jujur yang mungkin terdengar tidak merdu dari para sahabat adalah bentuk mitigasi risiko terbaik. Kekuasaan mungkin bisa diraih dengan bantuan ribuan “Teman” yang efektif, namun kehormatan sejarah hanya bisa dijaga oleh kesetiaan segelintir “Sahabat” yang berani menjaga kompas Sang Presiden tetap teguh di jalur yang benar. Pemimpin yang bijak adalah ia yang mampu menggunakan keahlian para teman untuk bekerja, namun tetap mempercayakan arah peradaban pada integritas para sahabat.
*Konsultan Manajemen | GRC Expert | Asesor LSP Tatakelola, Risiko, Kepatuhan (TRK)
Baca juga: Ironi Gunting Anggaran: Memahat Citra Dunia di Atas Rapuhnya Fondasi Pendidikan Kita
