Channel9.id, Jakarta. Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo mengungkapkan kebutuhan anggaran untuk penanganan bencana di Pulau Sumatera selama periode 2025–2029 diperkirakan mencapai Rp 73,98 triliun. Namun, angka tersebut masih bersifat sementara dan berpotensi meningkat seiring adanya usulan tambahan dari pemerintah daerah.
Menurut Dody, perhitungan terbaru yang disampaikan hingga Selasa (3/2/2026) belum sepenuhnya mengakomodasi seluruh kebutuhan di lapangan. Sejumlah kepala daerah masih mengajukan tambahan program yang belum masuk dalam daftar awal.
“Ada kemungkinan nilainya bertambah karena masih terdapat beberapa usulan dari daerah yang belum tercakup dalam perencanaan awal,” ujarnya saat Rapat Kerja bersama Komisi V DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (4/2/2026).
Dari total kebutuhan anggaran tersebut, sekitar Rp 4,87 triliun dialokasikan untuk fase tanggap darurat, sedangkan Rp 69,11 triliun diperuntukkan bagi rehabilitasi dan rekonstruksi infrastruktur.
Dody menjelaskan, Provinsi Aceh menjadi wilayah dengan kebutuhan dana terbesar, yakni sekitar Rp 39,60 triliun. Anggaran itu mencakup berbagai sektor, mulai dari sumber daya air untuk penguatan tebing sungai, pengendalian banjir, serta perbaikan jaringan irigasi sebesar Rp 9,20 triliun. Sektor jalan dan jembatan melalui Bina Marga menyerap porsi paling besar, yakni Rp 16,85 triliun.
Selain itu, kebutuhan untuk prasarana strategis seperti pembangunan sumur bor dan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) mencapai Rp 5,41 triliun. Sementara sektor Cipta Karya, termasuk pembangunan fasilitas publik seperti sekolah dan puskesmas, memerlukan sekitar Rp 8,14 triliun.
Untuk Sumatera Utara, total anggaran penanganan bencana diperkirakan sebesar Rp 17,35 triliun. Rinciannya meliputi sektor sumber daya air Rp 5,01 triliun, Bina Marga Rp 3,98 triliun, prasarana strategis Rp 4,81 triliun, serta Cipta Karya Rp 3,55 triliun.
Adapun Sumatera Barat membutuhkan dana sekitar Rp 17,03 triliun, dengan pembagian untuk sektor sumber daya air Rp 4,49 triliun, Bina Marga Rp 4,29 triliun, prasarana strategis Rp 5,76 triliun, dan Cipta Karya Rp 2,49 triliun.
Pemerintah berharap alokasi anggaran tersebut dapat mempercepat pemulihan infrastruktur dasar sekaligus mendukung bangkitnya aktivitas sosial dan ekonomi masyarakat di wilayah terdampak.
