Channel9.id, Jakarta. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto memperkirakan realisasi belanja program Makan Bergizi Gratis (MBG) mencapai Rp80 triliun pada kuartal I/2026, dengan pemerintah menargetkan program unggulan Presiden Prabowo Subianto tersebut menjadi pendorong utama pertumbuhan ekonomi nasional.
Airlangga menyampaikan, implementasi MBG tahun ini mulai berjalan lebih optimal seiring dukungan alokasi anggaran dalam APBN yang totalnya mencapai Rp355 triliun.
“Program MBG akan berjalan maksimal mulai tahun ini. Pada kuartal pertama diperkirakan belanjanya sekitar Rp80 triliun, sehingga diharapkan bisa ikut mendorong perekonomian,” ujar Airlangga saat ditemui di kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Kamis (5/2/2026).
Ia menjelaskan, dampak program tersebut tidak hanya dirasakan penerima manfaat, tetapi juga memicu pergerakan rantai pasok pangan. Permintaan terhadap komoditas seperti daging, telur, dan bahan makanan lainnya diproyeksikan meningkat seiring pelaksanaan program.
Sebelumnya, Badan Gizi Nasional (BGN) selaku pelaksana MBG menyebut kebutuhan pembiayaan program ini bisa mencapai sekitar Rp1,2 triliun per hari. Pemerintah menargetkan jumlah penerima manfaat tahun ini sebanyak 82,9 juta orang.
Untuk mendukung distribusi, pemerintah juga menyiapkan infrastruktur dapur umum atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) sebanyak 25.400 unit di wilayah perkotaan dan aglomerasi, serta 6.000 unit di daerah terpencil.
Meski demikian, capaian pelaksanaan pada 2025 belum sepenuhnya memenuhi target. Dari pagu anggaran Rp71 triliun, realisasi belanja tercatat Rp51,5 triliun atau sekitar 72,5% hingga akhir Desember. Dari sisi penerima, program baru menjangkau 56,13 juta orang. MBG juga telah melibatkan 19.343 unit SPPG serta mempekerjakan lebih dari 789 ribu tenaga kerja.
Thomas Djiwandono, yang saat itu menjabat Wakil Menteri Keuangan, menyebut sebagian besar dana tersebut langsung dirasakan masyarakat. Sekitar Rp43,3 triliun dialokasikan untuk penyediaan makanan bergizi bagi pelajar, balita, ibu hamil dan menyusui, hingga tenaga pendidik di berbagai daerah.
Dengan percepatan serapan anggaran di awal 2026, pemerintah berharap MBG tak hanya meningkatkan kualitas gizi masyarakat, tetapi juga memberikan efek berganda terhadap pertumbuhan ekonomi domestik.
