Channel9.id, Jakarta. Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menyebut inflasi nasional Januari 2026 sebesar 3,55 persen masih terkendali dan sesuai target pemerintah. Ia memastikan stabilitas harga kebutuhan pokok dan pangan tetap terjaga sehingga daya beli masyarakat tidak terganggu di tengah tekanan ekonomi global.
Ia menilai capaian itu merupakan hasil sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam mengawasi pergerakan harga. Rapat koordinasi pengendalian inflasi yang digelar secara rutin disebut menjadi instrumen penting untuk memantau stok pangan, kelancaran distribusi, hingga pelaksanaan operasi pasar.
Dengan pengawasan yang dilakukan secara konsisten, potensi gejolak harga dinilai bisa dideteksi lebih cepat sehingga dampaknya terhadap masyarakat, terutama kelompok berpendapatan rendah, dapat ditekan.
Data Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat inflasi Januari 2026 secara tahunan (year on year/YoY) meningkat dibandingkan Desember 2025 yang sebesar 2,92 persen, menjadi 3,55 persen. Meski sedikit melampaui target pemerintah di kisaran 2,5 persen plus minus 1 persen, Tito menilai kondisi tersebut masih dalam rentang wajar.
Ia menekankan bahwa inflasi perlu dipahami secara proporsional. Sebagai negara produsen sekaligus konsumen, Indonesia membutuhkan tingkat inflasi yang seimbang. Inflasi yang terlalu rendah berisiko merugikan petani, nelayan, dan pelaku usaha, sedangkan lonjakan harga yang terlalu tinggi akan membebani daya beli masyarakat.
“Kalau inflasi melewati 3,5 persen, dampaknya paling terasa bagi 20 persen kelompok terbawah, yakni desil 1 dan 2,” kata Tito dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah 2026, Senin (9/2/2026).
Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa kenaikan inflasi kali ini bukan didorong oleh lonjakan harga pangan. Berdasarkan komponen penyumbang, tekanan terbesar justru datang dari kelompok perumahan, air, listrik, bahan bakar rumah tangga, serta perawatan pribadi.
Tarif listrik menjadi kontributor utama dengan andil sekitar 1,49 persen, diikuti emas perhiasan sebesar 0,93 persen. Sementara bahan pangan seperti beras dan ikan segar hanya menyumbang sekitar 0,14 persen.
Tito menegaskan, secara faktual tidak ada kenaikan tarif listrik pada awal 2026. Tingginya kontribusi listrik lebih disebabkan oleh efek perbandingan tahunan. Pada periode yang sama tahun lalu, pemerintah masih memberikan subsidi 50 persen bagi pelanggan rumah tangga tertentu. Ketika subsidi tersebut tidak lagi berlaku, harga terlihat lebih tinggi dalam perhitungan statistik.
“Perhitungan year on year membandingkan periode yang sama. Tahun lalu ada subsidi, sekarang tidak, sehingga tampak seperti ada kenaikan,” jelasnya.
Ia menambahkan, jika komponen listrik dikeluarkan dari perhitungan, tingkat inflasi nasional sebenarnya masih berada dalam target pemerintah. “Tanpa faktor listrik, inflasi kita sekitar 2,1 persen,” ujarnya.
