Channel9.id, Jakarta. Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan Kementerian Pekerjaan Umum (PU) mempercepat pembangunan Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) di empat Daerah Otonomi Baru (DOB) Papua. Pemerintah menargetkan proyek ini rampung dan mulai beroperasi pada 2028.
Wakil Menteri Dalam Negeri Ribka Haluk menegaskan, pemerintah menjaga kepastian hukum sekaligus memperkuat sinergi antar-kementerian agar pembangunan berjalan cepat dan terarah.
“Kami membangun Kantor Gubernur, DPR, dan MRP, termasuk sanitasi dan jalan. Program ini sangat membantu pemerintah daerah,” ujar Ribka usai rapat bersama Wakil Menteri PU di Kantor Kementerian PU, Jakarta, Kamis (25/2/2026).
Progres Signifikan, Kendala Dibereskan
Ribka mengatakan, kunjungan kerjanya menunjukkan progres KIPP di sejumlah DOB cukup signifikan. Namun, beberapa daerah masih menghadapi persoalan hukum dan administrasi lahan.
Kemendagri kini mempercepat koordinasi dengan para gubernur, Forkopimda, dan pemangku kepentingan daerah untuk menuntaskan hambatan tersebut. Pemerintah juga menyiapkan opsi mekanisme baru, termasuk lelang, bila diperlukan.
“Kami butuh dukungan penuh dari gubernur, masyarakat, dan Forkopimda agar pembangunan berjalan optimal,” tegasnya.
Papua Pegunungan Jadi Fokus
Pemerintah memprioritaskan Papua Pegunungan. Pada 6 Februari lalu, pemerintah menetapkan lokasi KIPP dan menargetkan pembangunan kantor Gubernur, DPR Papua, serta Majelis Rakyat Papua mulai berjalan tahun ini.
Karena proyek ini masuk Proyek Strategis Nasional (PSN), pemerintah menargetkan peresmian pada 2028.
“Kami berharap Presiden bisa meresmikan pembangunan DOB ini pada 2028,” kata Ribka.
Dalam waktu dekat, Kemendagri dan Kementerian PU akan turun langsung ke daerah untuk memastikan penyelesaian kendala teknis dan administratif.
Tiga Provinsi Sudah Melaju
Wakil Menteri PU Diana Kusumastuti melaporkan, Papua Barat Daya telah menyelesaikan pembangunan KIPP. Papua Selatan sudah memfungsikan fasilitasnya, sementara Papua Tengah memasuki tahap konstruksi.
Papua Pegunungan masih menunggu dokumen feasibility study (FS) dan master plan. Pemerintah menargetkan dokumen tersebut rampung pada 2026 agar pembangunan bisa segera dikebut.
“Sesuai rapat dengan Komisi II DPR RI, kami menargetkan seluruh KIPP di empat DOB Papua sudah beroperasi dan diresmikan Presiden Prabowo Subianto pada 2028,” ujar Diana.
Melalui percepatan ini, pemerintah memperkuat pusat pemerintahan baru di Papua sekaligus mendorong pemerataan pembangunan dan peningkatan layanan publik di kawasan timur Indonesia.
