Channel9.id, Jakarta. Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Akhmad Wiyagus mendorong percepatan pembangunan daerah tertinggal lewat sinkronisasi program pusat dan daerah serta penguatan tata kelola desa. Ia menilai langkah ini penting untuk mendorong pemerataan ekonomi, menghapus kemiskinan ekstrem, dan memperkuat kemandirian desa.
“Kami memastikan setiap program prioritas Presiden, dari swasembada pangan hingga penghapusan kemiskinan ekstrem, terintegrasi dalam perencanaan daerah dan desa,” ujarnya dalam Rapat Koordinasi Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal di Kantor Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Kemendes PDT), Jakarta Selatan, Rabu (25/2/2026).
Wiyagus mengakui daerah tertinggal masih menghadapi sejumlah kendala, seperti kapasitas fiskal terbatas, rendahnya Pendapatan Asli Daerah (PAD), dan layanan dasar yang belum optimal. Untuk menjawab tantangan itu, Kemendagri memasukkan program afirmasi dalam Rencana Strategis (Renstra) 2025–2029.
Program tersebut fokus pada peningkatan kapasitas aparatur desa agar lebih profesional dan kompeten. Melalui Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP), pemerintah juga menyiapkan pelatihan manajemen strategis bagi 1.200 camat serta membangun 20 kantor di lokasi prioritas guna memperkuat layanan publik. Selain itu, pemerintah meluncurkan program BERAKSI (Berdaya, Akuntabel, Sinergis) untuk menyelaraskan rencana pembangunan desa dengan agenda nasional.
“Program ini juga memperkuat layanan dasar melalui optimalisasi Posyandu untuk menurunkan stunting, serta mendorong ekonomi lokal lewat BUMDes dan Koperasi Desa Merah Putih,” jelasnya.
Wiyagus menegaskan Kemendagri akan terus memberi pendampingan teknis agar desa di wilayah tertinggal mampu bergerak mandiri dan menjadi motor peningkatan kesejahteraan.
“Jadikan rakor ini momentum memperkuat kolaborasi demi Indonesia yang lebih merata menuju Indonesia Emas 2045,” pungkasnya.
