Channel9.id, Jakarta. Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto meminta pemerintah daerah menyelaraskan kebijakan dengan target Net Zero Emission (NZE). Ia menilai krisis iklim dan fenomena “global boiling” harus mendorong aksi nyata di level lokal.
“Tantangan kita menyambungkan komitmen global, nasional, dan lokal. That is our major challenge,” ujar Bima dalam Diseminasi Penelitian di Gedung Pakarti Center, Jakarta, Rabu (25/2/2026).
Bima menilai banyak kepala daerah masih terjebak pada target popularitas dan pertumbuhan ekonomi jangka pendek. Padahal, mereka harus menyeimbangkan agenda pembangunan dengan target pengurangan emisi. Ia juga menyoroti lambatnya adopsi kendaraan listrik serta ketergantungan daerah pada industri beremisi tinggi.
Untuk menjawab tantangan itu, Kementerian Dalam Negeri mengarahkan perencanaan dan penganggaran daerah agar selaras dengan komitmen nasional. Bima menegaskan kementeriannya menerbitkan Permendagri Nomor 15 Tahun 2024 sebagai pijakan hukum untuk mendorong investasi hijau di daerah.
“Kami memastikan perencanaan dan penganggaran daerah senapas dengan global commitment dan national commitment,” tegasnya.
Ia meminta kepala daerah mengalokasikan anggaran iklim secara nyata dalam APBD, bukan sekadar simbolis. Ia juga mengajak akademisi, pelaku usaha, dan generasi muda terlibat dalam perumusan kebijakan agar pengawasan berjalan kuat.
Menurut Bima, sejumlah daerah sudah melahirkan inovasi hijau yang berdampak langsung pada pengurangan emisi. Ia mendorong daerah lain meniru langkah tersebut agar Indonesia bisa mencapai target NZE pada 2060.
