Channel9.id – Jakarta. Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Ribka Haluk menargetkan dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal) untuk Kawasan Pusat Pemerintahan (KPP) Papua Pegunungan rampung sebelum Hari Raya Idul Fitri 1447 H atau Lebaran 2026.
Hal itu disampaikan Ribka saat memimpin rapat koordinasi perkembangan pembangunan KPP Provinsi Papua Pegunungan secara daring dari Jakarta, Jumat (27/2/2026). Rapat ini merupakan tindak lanjut dari kunjungan lapangan pada 8 Februari 2026 serta pertemuan dengan Wakil Menteri Pekerjaan Umum (PU) pada Rabu (25/2/2026).
Ribka mengatakan, dokumen Amdal diperlukan secepatnya agar proses lelang pada Juni atau Juli dapat berjalan sesuai jadwal.
“Pembahasan Amdal melibatkan Tim Penilai bersama Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Provinsi Papua yang merupakan provinsi induk,” jelas Ribka.
Selain percepatan penyelesaian dokumen Amdal, rapat ini juga difokuskan pada pemenuhan readiness criteria (RC) atau kriteria kesiapan. Pembahasan ini dilakukan mengingat adanya perubahan lokasi dari Distrik Walesi ke Distrik Hubikosi.
Sejumlah hal yang menjadi perhatian antara lain penyempurnaan catatan RC, penyelesaian land clearing Kantor Majelis Rakyat Papua (MRP), serta percepatan dokumen Amdal. Terkait hal tersebut, Ribka meminta Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua Pegunungan segera melengkapi dokumen Formulir Kerangka Acuan (FKA) paling lambat 4 Maret 2026.
Dalam arahannya, Ribka menegaskan pembangunan KPP Papua Pegunungan merupakan amanat Undang-Undang (UU) tentang Daerah Otonom Baru (DOB) Papua yang harus dikawal secara konsisten. Karenanya, ia memastikan progres pembangunan Kawasan Pusat Pemerintahan (KPP) Papua Pegunungan akan terus terpantau secara berkala dan berjalan sesuai tahapan.
“Target kita jelas, KPP Papua Pegunungan harus dapat berfungsi pada tahun 2028 sebagaimana harapan dalam RDP bersama Komisi II DPR RI. Karena itu, setiap tahapan administrasi dan teknis harus dipastikan berjalan sesuai jadwal,” kata Ribka dalam keterangan tertulis, Jumat (27/2/2026).
Rapat ini juga membahas kesiapan pembangunan hunian Aparatur Sipil Negara (ASN) di kawasan tersebut. Ribka meminta Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) segera memasukkan data rumah susun ASN ke dalam aplikasi Sistem Informasi Bantuan Perumahan (SIBARU).
Program pembangunan hunian ASN saat ini berada pada tahap penyusunan Instruksi Presiden (Inpres) di Kementerian Sekretariat Negara.
“Pencapaian target operasional KPP pada tahun 2028 membutuhkan kerja bersama, koordinasi yang kuat, dan kedisiplinan dalam memenuhi setiap tahapan. Kita harus memastikan seluruh proses berjalan tepat waktu,” tutupnya.
Sebagai tindak lanjut, Ribka akan menggelar rapat lanjutan guna memastikan seluruh tahapan perencanaan dan persiapan pembangunan fisik KPP Papua Pegunungan berjalan sesuai jadwal.
Turut hadir dalam rapat tersebut jajaran Pemprov Papua Pegunungan, Kementerian PKP, Kementerian PU, DLH Provinsi Papua, Tim Penilai Amdal, serta Direktorat Jenderal (Ditjen) Bina Pembangunan Daerah (Bangda) Kementerian Dalam Negeri.
HT
