Channel9.id, Jayawijaya. Wakil Menteri Dalam Negeri Ribka Haluk mendorong Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan segera merampungkan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal). Dokumen itu diperlukan untuk mempercepat pembangunan di daerah otonomi baru (DOB).
Ribka menilai penyelesaian Amdal penting agar alokasi dana pembangunan tidak dialihkan ke program lain.
“Jadi saya mohon dukungan dari kita semua. Dari pihak kami nanti akan membuat surat ke Kementerian PU supaya dana ini di-standby-kan dan tidak digeser ke mana-mana,” ujar Ribka.
Ia menyampaikan hal itu dalam rapat koordinasi peninjauan progres pembangunan Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) Papua Pegunungan. Rapat berlangsung di Baliem Pilamo, Kabupaten Jayawijaya, Jumat (6/3/2026).
Ribka juga mengarahkan dinas teknis, seperti Dinas Pekerjaan Umum dan Dinas Lingkungan Hidup, agar aktif berkoordinasi dengan berbagai pihak. Salah satunya Kementerian Lingkungan Hidup.
Menurutnya, koordinasi tersebut dapat mempercepat penyelesaian kendala teknis di lapangan.
Lokasi Kantor MRP dan DPR
Ribka juga meminta pemerintah daerah segera menentukan lokasi kantor Majelis Rakyat Papua (MRP) dan DPR Papua Pegunungan di kawasan KIPP.
Ia menilai kepastian lokasi penting agar proses pembukaan lahan bisa segera dimulai. Anggaran kegiatan itu berasal dari APBD.
“Nanti teman-teman di Provinsi Papua Pegunungan, kalau bisa dalam satu minggu ini atau minggu depan sudah harus menentukan titiknya,” tegasnya.
Hunian Aparatur di KIPP
Ribka juga menyoroti rencana pembangunan hunian bagi aparatur di kawasan KIPP.
Pemerintah pusat menyetujui usulan pemerintah daerah untuk mengubah rencana pembangunan rumah susun menjadi rumah khusus. Perubahan itu mempertimbangkan kondisi geografis dan sosial budaya masyarakat setempat.
Ribka meminta Gubernur Papua Pegunungan segera mengirim surat kepada Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman. Surat tersebut diperlukan agar proses perubahan desain dapat segera diproses.
Ia juga mengapresiasi langkah pemerintah daerah yang telah menyiapkan dokumen teknis dan master plan pembangunan.
“Kami berterima kasih karena rapat hampir setiap bulan terus dilakukan. Kita juga saling melakukan cross-check sehingga dokumen teknis dapat diproses,” ujarnya.
Rapat koordinasi ini turut dihadiri Wakil Menteri Pekerjaan Umum Diana Kusumastuti, Gubernur Papua Pegunungan John Tabo, serta Ketua MRP Papua Pegunungan Agus Nikilik Hubi.
Pejabat dari Kementerian Dalam Negeri, Kementerian PKP, dan Kementerian PU juga hadir. Pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan ikut mengikuti rapat tersebut.
