Channel9.id, Aceh. Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (PRR) memfokuskan penanganan pascabencana di Aceh, Sumatera Utara (Sumut), dan Sumatera Barat (Sumbar). Pemerintah menargetkan percepatan pemulihan sosial dan ekonomi masyarakat terdampak.
Menteri Sosial Saifullah Yusuf mengatakan pemerintah telah menyiapkan berbagai skema bantuan bagi korban bencana. Bantuan tersebut meliputi penyediaan hunian sementara hingga program pemulihan ekonomi keluarga.
Setelah masa kedaruratan berakhir, pemerintah menyiapkan tempat tinggal bagi pengungsi. Pemerintah menyediakan hunian sementara (huntara) maupun hunian tetap (huntap).
“Berikutnya kami menyiapkan hunian sementara bagi pengungsi atau langsung menyediakan hunian tetap,” ujar Saifullah.
Ia menyampaikan hal tersebut saat meninjau hunian sementara bersama Ketua Satgas PRR Pascabencana Sumatera Tito Karnavian.
Kunjungan tersebut berlangsung di Kabupaten Pidie Jaya, Aceh, Jumat (6/3/2026).
Penanganan Libatkan Banyak Instansi
Saifullah menjelaskan skala bencana cukup besar. Bencana ini juga melanda beberapa provinsi.
Karena itu, penanganan tidak hanya melibatkan satu lembaga.
“Biasanya BNPB yang menangani. Namun kali ini Presiden meminta banyak instansi ikut terlibat,” ujarnya.
Presiden menugaskan Menteri Dalam Negeri sebagai Ketua Satgas PRR. Sejumlah kementerian dan lembaga ikut membantu proses pemulihan. BUMN dan Kementerian Pekerjaan Umum juga terlibat. Mereka membantu pembangunan hunian sementara dan hunian tetap bagi masyarakat terdampak.
Saifullah menegaskan pemerintah ingin memindahkan pengungsi dari tenda secepat mungkin.
“Daripada terlalu lama di tenda, lebih baik masyarakat segera menempati hunian sementara,” katanya. Jika fasilitas huntara masih kurang, pemerintah akan melakukan perbaikan.
Bantuan untuk Kebutuhan Dasar
Selain hunian, pemerintah juga menyiapkan bantuan bagi keluarga korban bencana.
Pemerintah memberikan bantuan isian rumah tangga sebesar Rp3 juta per keluarga.
Bantuan ini diberikan karena banyak peralatan rumah tangga korban hilang atau rusak. Pemerintah juga menyalurkan bantuan stimulan ekonomi Rp5 juta per keluarga. Bantuan ini bertujuan membantu masyarakat memulai kembali aktivitas ekonomi.
Selama tinggal di hunian sementara, pemerintah juga memberikan bantuan jaminan hidup (jadup). Nilainya Rp15 ribu per orang per hari untuk kebutuhan lauk pauk.
“Setiap orang menerima Rp450 ribu per bulan untuk kebutuhan lauk pauk,” ujar Saifullah. Pemerintah memberikan bantuan tersebut selama tiga bulan.
Pendataan Korban Jadi Prioritas
Saifullah menegaskan pendataan korban menjadi faktor penting dalam penanganan bencana. Pemerintah daerah harus segera melakukan pendataan secara detail. Pendataan tersebut dilakukan bersama Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).
“Bupati dan wali kota paling mengetahui kondisi masyarakat sampai ke kampung,” ujarnya. Karena itu, pemerintah daerah harus memimpin proses pendataan korban.
Dalam peninjauan tersebut, sejumlah pejabat juga turut hadir. Mereka antara lain Wakil Gubernur Aceh Fadlullah, Bupati Pidie Jaya Sibral Malasyi, dan Dirjen Bina Administrasi Kewilayahan Kemendagri Safrizal ZA.
