Channel9.id, Jakarta. Bank Indonesia (BI) melaporkan posisi Utang Luar Negeri (ULN) Indonesia pada Januari 2026 mencapai US$434,7 miliar atau sekitar Rp7.346 triliun (kurs Rp16.900). Secara tahunan, angka tersebut meningkat 1,7 persen.
Kepala Departemen Komunikasi BI, Ramdan Denny Prakoso, menyebut kenaikan tersebut terutama dipicu oleh pertumbuhan utang di sektor publik.
“Struktur ULN Indonesia tetap terjaga dengan baik, seiring penerapan prinsip kehati-hatian dalam pengelolaannya,” ujar Denny dalam keterangan tertulis, Selasa (17/3/2026).
Secara rinci, ULN pemerintah tercatat sebesar US$216,3 miliar atau tumbuh 5,6 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Peningkatan ini didorong oleh penarikan pinjaman luar negeri untuk mendukung program dan proyek pemerintah, serta masuknya aliran modal asing ke Surat Berharga Negara (SBN) internasional.
Denny menambahkan, kepercayaan investor terhadap prospek ekonomi Indonesia tetap kuat meski pasar keuangan global masih diliputi ketidakpastian.
Pemerintah memanfaatkan ULN sebagai salah satu sumber pembiayaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Pengelolaannya dilakukan secara terukur dan akuntabel, dengan fokus pada pembiayaan program prioritas guna menjaga kesinambungan fiskal dan memperkuat ekonomi nasional.
Berdasarkan sektor ekonomi, sebagian besar ULN pemerintah dialokasikan untuk sektor jasa kesehatan dan kegiatan sosial (22 persen), diikuti administrasi pemerintahan, pertahanan, dan jaminan sosial wajib (20,3 persen), pendidikan (16,2 persen), konstruksi (11,6 persen), serta transportasi dan pergudangan (8,5 persen). Utang pemerintah didominasi tenor jangka panjang dengan porsi hampir seluruhnya, yakni 99,98 persen.
Di sisi lain, ULN swasta justru menunjukkan penurunan. Pada Januari 2026, posisinya tercatat sebesar US$193 miliar atau terkontraksi 0,7 persen secara tahunan, lebih dalam dibandingkan bulan sebelumnya yang turun 0,2 persen.
Penurunan ini terutama berasal dari perusahaan nonlembaga keuangan. Sementara itu, berdasarkan sektor, ULN swasta terbesar berasal dari industri pengolahan, jasa keuangan dan asuransi, pengadaan listrik dan gas, serta pertambangan, dengan kontribusi mencapai 80,1 persen dari total ULN swasta.
Utang sektor swasta juga masih didominasi pinjaman jangka panjang dengan pangsa 76,2 persen.
Secara keseluruhan, rasio ULN Indonesia terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) turun menjadi 29,6 persen pada Januari 2026. Struktur ULN nasional tetap didominasi utang jangka panjang dengan porsi 85,6 persen.
Denny menegaskan, BI bersama pemerintah terus memperkuat koordinasi untuk memantau perkembangan ULN. Upaya ini bertujuan menjaga struktur utang tetap sehat sekaligus mengoptimalkan perannya dalam mendukung pembiayaan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi berkelanjutan.
